Bupati Tiwi Sebut Sudah Tidak Ada Lagi Desa Sangat Tertinggal di Purbalingga

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Kabupaten Purbalingga sudah tidak memiliki Desa dengan kategori sangat tertinggal. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat menyampaikan sambutan dan paparan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Selasa (29/3/2022) di Gedung Graha Adiguna. 

Musrenbang Kabupaten Purbalingga sebagai dasar dan pelengkap penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2023.

Baca juga: Terungkap Dugaan Penyebab Duel Maut Paman vs Keponakan di Lumajang, Bermula dari Tanah Warisan

Baca juga: Sumpah Ganda Putra Malaysia Setelah Kalah dari Ganda Indonesia Fajar/Rian pada Swiss Open 2022

Baca juga: Kata Dokter Terawan soal Dipecat dari IDI, Bagaimana Karir ke Depannya?

Bupati mengatakan, pada 2021 lalu, Kabupaten Purbalingga bisa melaporkan bahwa sudah tidak ada Desa dengan kategori sangat tertinggal.

Menurutnya, hal itu adalah dampak dari stimulasi pemulihan dan membangkitkan ekonomi di tingkat Desa sehingga semakin banyak Desa yang mulai bangkit secara ekonomi.

"Alhamdulillah sudah tidak ada lagi Desa dengan kategori sangat tertinggal semoga kualitas di Desa akan semakin baik," katanya sebagaimana dalam rilis yang dikirim Selasa (29/3/2022)

Namun demikian, masih ditemui Desa dengan kategori tertinggal yang berjumlah dua Desa yaitu Banjarsari Kecamatan Bobotsari dan Sirau Kecamatan Karangmoncol. 

Oleh karena hal tersebut, Bupati meminta kepada seluruh pihak bersama menangani permasalahan tersebut.

"Ada dua Desa yaitu banjarsari dan Sirau yaitu yang harus mendapat perhatian. 

Selain 62 Desa yang juga membutuhkan intervensi dengan kategori miskin dan miskin ekstrem," katanya. 

Program yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga adalah menginstruksikan kepada OPD dan pimpinan BUMD untuk memiliki Desa binaan pengentasan kemiskinan. 

Selain itu, Pemkab juga akan terus menggandeng lembaga filantropi seperti Baznas, Lazismu, Lazisnu dan lainnya.

"Kami juga akan membentuk tim pengelolaan CSR perusahaan yang ada di Purbalingga yang selama ini belum dioptimalkan," terangnya. 

Pemkab juga akan membantu memetakan potensi di masing-masing Desa yang ada di Kabupaten Purbalingga. 

Pemkab melihat selama ini banyak Desa yang belum memetakan potensi secara tepat sehingga memerlukan pendampingan dari Pemkab Purbalingga untuk mendapatkan data potensi yang lebih komprehensif.

"Banyak Desa yang belum bisa memetakan potensi secara tepat sehingga perlu mendapat pendampingan dari Pemkab. 

Desa tematik juga akan kita dorong," jelasnya. 

Bupati menjelaskan bahwa RKPD 2023 difokuskan dan dititikberatkan pada pengentasan kemiskinan. 

Ada beberapa program yang akan dilakukan seperti pengoptimalan pelatihan kerja melalui BLK yang dimiliki sehingga angka pengangguran terbuka di Purbalingga bisa dikurangi.

Khusus pelaku UMKM, Pemkab Purbalingga menyiapkan program seperti pelatihan pemasaran secara digital, permodalan dan dana stimulan. 

"Pelaku UMKM akan kami dorong lebih maju dengan pendekatan digitalisasi produk," ungkapnya. 

Pemkab Purbalingga juga akan fokus pada revitalisasi dan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat. 

Pemkab meminta Pemdes mengintarisir jalan Kabupaten rusak yang akan mendapatkan perhatian untuk diperbaiki di tahun 2023.

"Kami juga meminta agar dilakukan inventarisasi jalan rusak Kabupaten yang prioritas akan kami perbaiki sebagai sarana penunjang kegiatan masyarakat Purbalingga," imbuhnya. 

Fokus infrastruktur juga menjadi pokok pikiran DPRD untuk mendapat tindak lanjut dari Pemkab. 

Ketua DPRD, Bambang Irawan menjelaskan bahwa RKPD 2023 diharapkan memperhatikan sarana atau infrastruktur seperti gedung, jembatan dan jalan sebagai penunjang kegiatan masyarakat.

Ketua DPRD juga menandaskan pembangunan di Purbalingga harus berpijak pada asas berkelanjutan pada tahun sebelumnya sehingga tidak ada kegiatan yang mandeg. 

"Asas berkelanjutan juga harus diperhatikan dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga," katanya. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga juga menjadi catatan DPRD yang harus ditingkatkan.

Baca juga: Link Live Streaming Timnas U-19 vs Korsel Kickoff Sore Ini Pukul 16.30 WIB

Baca juga: Bea Cukai Surakarta Tindak Puluhan Ribu Rokok Ilegal di Wilayah Sukoharjo dan Boyolali

Baca juga: Kejari Salatiga Berhasil Lakukan Upaya Perdamaian Kasus Anak Melakukan Kekerasan Pada Ibu Kandung

Angka harapan hidup, lama sekolah serta pendapatan perkapita masyarakat Purbalingga harus ditingkatkan dengan berbagai program dan kegiatan Pemkab Purbalingga.

Plt. Kepala Bappeda Prov. Jawa Tengah, Agung Tejo Prabowo optimistis angka pertumbuhan ekonomi Purbalingga akan menunjukan trend yang positif. 

Menurut data, di tahun 2019 sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Purbalingga yaitu di angka 5,65 persen berada di atas Jawa Tengah dan nasional.

"Di tahun 2021 pun angkanya cenderung bagus sehingga kami optimis angka pertumbuhan ekonomi Purbalingga akan terus menunjukan tren yang bagus," jelasnya. (Tribunbanyumas/jti)