Warga Tambak Mulyo Semarang Tolak Pembangunan Tower, Satpol PP: Juga Belum Dilengkapi IMB

Besaran tali asih pun beragam, mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per KK. 

"Awalnya ada rapat tapi tidak ada kesepakatan."

"Lalu, sekira 5 atau 6 bulan kemudian ada yang datang ke rumah-rumah minta tanda tangan dan kasih uang," sambungnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (10/1/2023). 

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto mengatakan, pembangunan tower tersebut melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Tower yang belum selesai proses pembangunan itu tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Satu di antara sejumlah persyaratan untuk mendapatkan perizinan adalah persetujuan warga. 

"Ini IMB belum keluar dan persetujuan dari warga belum didapat kok sudah dibangun towernya, ya menyalahi aturan sehingga kami segel," tandas Fajar. 

Menurut Fajar, izin lokasi atau izin prinsip memang wajib ada.

Satu di antaranya persetujuan warga.

Baca juga: Kantor Reksa Stasiun Tawang Semarang Terbakar, 1 Petugas Damkar Terluka

Pembangunan tower ini tidak ada transparasi sehingg warga tidak mengetahui jika lokasi itu akan dibangun tower. 

"Pembangunan ini juga sudah menyalahi aturan karena membangun tower telekomunikasi itu tidak boleh di tengah permukiman."

"Ini mepet dengan rumah warga," tambahnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (10/1/2023). 

Lebih lanjut, Fajar menyebut, rencana pembangunan tower ini setinggi 42 meter.

Seharusnya, jika diizinkan membangun di lokasi tersebut, tali asih diberikan kepada warga dengan radius 42 meter di sekitar tower. 

"Khawatirnya kan tower roboh karena ini dibangun di pinggir laut seperti ini."