Kali Pertama di Blora, Anggota PPS Dilantik Serentak di Alun-alun, Totalnya Capai 885 Orang

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Menjadi kali pertama, 885 panitia pemungutan suara (PPS) dilantik serentak di Alun-alun Blora, Selasa (24/1/2023). 

Pengambilan sumpah janji ini juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Blora dan masing-masing panitia pemilihan kecamatan (PPK) beserta sekretariatnya. 

Bupati Blora, Arief Rohman mengatakan, sekira 885 PPS dari 295 desa atau kelurahan menjadi ujung tombak penyelenggaraan Pemilu 2024.

"PPS menjadi ujung tembak untuk penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa."

"Oleh karena itu seluruh yang dilantik ini bisa menjalankan sesuai tugas dan fungsinya," ucap Arief Rohman kepada Tribunjateng.com, Selasa (24/1/2023). 

Baca juga: Logo Buatan Guru SMK Cordova Margoyoso Pati Bakal Jadi Lambang Resmi IAI Khozinatul Ulum Blora

Baca juga: Kuliner Khas Blora, Kabareskrim Polri: Jika Sudah Ada Nasi Jagung dan Ikan Asin yang Lain Nggak Enak

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Blora, M Khamdun mengungkapkan, dari 885 PPS itu ada beberapa yang terkonfirmasi tidak hadir, namun jumlahnya tidak banyak. 

"Ada dua yang terkonfirmasi tidak hadir karena sakit."

"Sehingga tidak bisa hadir. 

"Dan nanti tindak lanjutnya pada Rabu (25/1/2023) kami lantik di kecamatan masing-masing."

"Kami akan delegasikan kepada Ketua PPK untuk melantik," imbuh Khamdun kepada Tribunjateng.com, Selasa (24/1/2023). 

Pihaknya berharap, mereka dapat menjalankan tugas sebagai penyelenggara secara baik, berpegang teguh dengan kode etik penyelenggara Pemilu. 

"Beban kerja Pemilu 2024 sama persis dengan Pemilu 2019."

"Dan ini pekerjaan besar ada 5 surat suara, detail-detail Pemilu ini sangat banyak." 

"Jadi temen-temen yang jadi PPS ini mematuhi semua aturan ketentuan tentang tahapan Pemilu sehingga bisa menjalankannya secara benar," tambah Khamdun. 

Baca juga: PMD Blora Anggap Masa Jabatan 6 Tahun Kades Belum Maksimal karena Pandemi

Lanjut Khamdun, setelah dilantik, mereka dalam 7 hari berikutnya harus berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Lurah untuk membentuk sekretariat.