Raperda Pajak dan Retribusi Kota Semarang Mulai Dibahas, Suharsono: Jangan Menambah Beban Warga

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Rancangan Peraturan daerah (Raperda) pajak dan retribusi daerah yang merupakan usulan Pemkot Semarang kini mulai dibahas DPRD Kota Semarang. 

Raperda ini nantinya mengumpulkan 9 Perda retribusi dan pajak di Kota Semarang menjadi satu kesatuan.

Ada perubahan jenis pajak serta ketentuannya. 

Anggota Pansus Raperda Retribusi dan Pajak Daerah DPRD Kota Semarang, Suharsono mengatakan, ada aturan baru terkait retribusi dan pajak yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Perubahan itu harus disusul dengan Perda yang mengatur tentang retribusi dan pajak daerah. 

Baca juga: HOROR ! Lokasi Kecelakaan Xenia VS Kereta di Tambakrejo Semarang, Berulang Kali Telan Korban

"Ini baru pembahasan awal, kami akan mendengarkan suara masyarakat, terutama terkait pajak bumi dan bangunan (PBB)," papar Suharsono kepada Tribunjateng.com, Jumat (24/2/2023). 

Suharsono memaparkan, dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 diatur pajak PBB dikenakan maksimal 0,5 persen kali nilai jual objek pajak (NJOP).

Sebelum pembahasan Raperda, PBB di Kota Semarang dikenai 0,1 persen untuk NJOP di bawah Rp 1 miliar dan 0,2 persen untuk NJOP lebih dari Rp 1 miliar. 

"Itu yang selama ini berjalan."

"Di dalam UU memang ada ketentuan maksimal 0,5 persen, tapi kami mewanti-wanti agar jangan sampai adanya perubahan Perda pajak dan retribusi ini menambah beban masyarakat," ujarnya. 

Politisi PKS tersebut mengatakan, masyarakat bisa saja protes jika ada kenaikan pajak maupun retribusi terutama PBB.

Baca juga: Di Tribun Jateng, Yoyok Sukawi Beri Bocoran Akselerasi Politik Partai Demokrat di Kota Semarang 

Hal itu mengingat kondisi perekonomian baru saja bangkit.

Maka, pihaknya mengusulkan agar perubahan Perda ini tidak memunculkan kenaikan pajak maupun retribusi. 

"Ini pembahasannya panjang karena menyangkut hajat hidup semua masyarakat Kota Semarang."

"Kami harus hati-hati," ungkapnya. 

Sebelumnya, dewan menargetkan pembahasan raperda ini selesai dalam waktu dua bulan.

Namun, menurutnya, pembahasan bisa lebih lama karena banyak poin-poin yang perlu dibahas secara detail agar tidak memberatkan masyarakat. 

"Belum tentu dua bulan selesai."

"Ini saja baru sampai Pasal 9."

"Padahal, pasalnya sampai 100 lebih," sebutnya. 

Baca juga: Peredaran Minuman Beralkohol Makin Tak Terkendali di Semarang, Rahmulyo: Aturan Perlu Diperketat

Sebelumnya, Pemkot Semarang mengusulkan Raperda Penarikan Pajak dan Retribusi kepada dewan. 

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu berharap, dua raperda inisiatif Pemkot Semarang tersebut bisa segera dibahas oleh kalangan legislatif.

Pasalnya, pada 2024, pemerintah daerah seluruh Indonesia wajib memiliki Perda Penarikan Pajak dan Retrubusi. 

"Ini sifatnya nasional, seluruhnya harus punya perda ini."

"Kalau tidak, kami tidak bisa mengambil pajak ataupun retribusi," ujar Ita, sapaanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (24/2/2023). 

Selain Raperda Penarikan Pajak dan Retribusi, Ita menambahkan, Pemkot Semarang juga mengusulkan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Usulan raperda ini berkaca pada banyaknya aset-aset Kota Semarang yang terbilang menjadi idola.

Banyak aset-aset yang dulu dikerjasamakan namun saat ini sudah tidak bisa dilakukan lagi. (*)

Baca juga: Healing Asyik di Cilacap, Nyebrang ke Nusakambangan, Nikmati Pesona Pasir Putih Pantai Karang Pandan

Baca juga: Bocoran Abdul Halil: Akhir Bulan Ini, Kudus Terima Penghargaan Adipura 2023

Baca juga: Zyfera Akhirnya Ditemukan, Kondisinya Sudah Meninggal, Posisi Telungkup di Muara Jambean Pekalongan

Baca juga: Alhamdulillah, Setahun Angka Stunting di Kota Tegal Bisa Turun 7,1 Persen