Wacana Duet Prabowo-Ganjar Makin Memanas, Hashim: Sangat Terbuka

Adapun, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengaku, tidak khawatir dengan wacana duet Prabowo-Ganjar di Pilpres 2024. Cak Imin pun mengingatkan bahwa PKB dan Gerindra sudah terikat dengan komitmen koalisi yang dibentuk, yakni koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

"Ya tidak ada (kekhawatiran-Red), karena kami sudah berkomitmen ya, nanti keputusan ada ya, terakhir nanti diputuskan dengan saya dan Pak Prabowo. Tentu komunikasi politik dengan siapapun, itu biasa,” paparnya, di sela acara lomba lari Women’s Day Run 10K di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (12/3).

Cak Imin menilai, pertemuan antara Presiden Jokowi, Prabowo, dan Ganjar, merupakan momentum penting untuk konsolidasi demokrasi yang kondusif. Selain itu, dia menambahkan, para elite politik sudah sepatutnya menjaga silaturahmi politik menjelang pemilu 2024.

"Pertemuan Pak Ganjar dengan Prabowo sebagai masing-masing memiliki potensi untuk berkompetisi adalah pertemuan yang sangat positif buat persiapan kita semua yang kondusif," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah tak mau mengaitkan keakraban Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan pilpres 2024.

Menurut dia, pihaknya memaknai pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar sebagai kerja pemerintahan untuk menyukseskan program kemandirian pangan nasional.

"Program ini sangat penting, sebab sebagian dari bahan pangan kita dipenuhi dari impor, padahal semua negara saat ini berkepentingan untuk mengamankan pasokan pangan masing-masing," ujarnya.

Said menuturkan, Ganjar hadir dalam kunjungan tersebut lantaran program kemandirian pangan yang ditinjau Jokowi ada di Jateng.

"Otomatis Mas Ganjar sebagai Gubernur Jateng menjadi bagian dari kegiatan tersebut," jelasnya.

Adapun, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai tak elok mengaitkan kunjungan kerja Presiden Jokowi dengan urusan pilpres 2024.

"Tidak elok juga apabila semua kegiatan presiden selalu dimaknai dengan persoalan pencapresan," tukasnya, Jumat (10/3).

Ia menegaskan, urusan pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Persoalan pencapresan ranahnya ketua umum (Megawati)," ujarnya. (Tribunnews/Chaerul Umam/Rahmat Fajar Nugraha/Nicholas Ryan Aditya/tribun jateng cetak)