Serapan Anggaran Belanja di Blora Belum Maksimal, Padahal Sudah Ada Sanksi TPP Dipotong

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Serapan belanja masih belum maksimal, padahal Pemkab Blora sudah berupaya memaksimalkan hal itu dengan cara memberikan sanksi pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN). 

Hal itu masih belum berdampak signifikan terhadap percepatan serapan anggaran. 

Diketahui, realisasi serapan belanja pertengahan tahun ini baru mencapai Rp 978,9 miliar atau 41 persen dari target Rp 2,3 triliun.

Sekda Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi mengatakan, kebijakan sanksi pemotongan TPP kepada ASN tersebut sudah sedikit berdampak jika dibandingkan tahun lalu. 

Namun masih belum maksimal.

Serapan yang masih minim itu, menurutnya akan menjadi evaluasi bersama. 

Baca juga: Senyum Semringah Guru PPPK Blora, Mulai Agustus 2023 Terima Gaji Rp 3,5 Juta Setiap Bulan

‘’Kalau kami bandingkan tahun lalu, ada kenaikannya sedikit dan belum maksimal."

"Padahal sudah dipotong, tapi tetap saja," ucap Komang Gede Irawadi kepada Tribunjateng.com, Jumat (21/7/2023).

"Potongnya itu kolektif satu OPD, tidak orang per orang."

"Nanti kalau tidak memungkinkan untuk dilanjutkan ya kami akan refocusing,’’ sambung Komang Gede Irawadi.

Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, Slamet Pamudji mengungkapkan, penyesuaian TPP berdasarkan kinerja ASN masih belum berdampak signifikan. 

Padahal beberapa OPD terjadi pemotongan TPP di angka 10 persen.

Baca juga: Proses Pembentukan BNNK Blora Mandek di Kemenpan-RB

Mumuk sapaan akrabnya menuturkan, serapan yang masih rendah ini, dipengaruhi banyaknya pekerjaan fisik dengan anggaran besar yang masih belum dilaksanakan. 

Bahkan, beberapa di antaranya masih dalam proses lelang atau banyak lelang yang masih belum selesai. 

‘’Proyek PUPR memang tidak sebanyak tahun kemarin."

"Tapi tetap berpengaruh sekali."

"Tapi banyak (proyek) yang belum lelang."

"Untuk sekarang masih mengejar rekanan yang menggarap proyek fisik," jelas Mumuk kepada Tribunjateng.com, Jumat (21/7/2023).

"Bisa jadi ada masalah perencanaan proyek yang mengakibatkan waktu pengerjaannya,’’ pungkas Mumuk. (*)

Baca juga: Sambut Jamaah Haji, Ini Harapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Baca juga: KPK Sosialisasikan Ini, Tekankan Gratifikasi Terhadap Pegawai Pemkab Karanganyar dan Anggota Dewan

Baca juga: 254 SD Negeri di Batang Belum Penuhi Kuota Rombel, Disdikbud Siapkan Solusi Ini

Baca juga: 27 Murid Resmi Jadi Angkatan Pertama Rintisan Sekolah Baru SMPN 10 Purwokerto