Predikat Kabupaten Tegal Layak Anak Naik ke Peringkat Nindya

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Kementerian PPPA kembali menggelar penganugerahan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2023 kepada 360 daerah yang berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Termasuk Kabupaten Tegal yang tahun ini meningkat kategorinya dari madya ke nindya. 

Penghargaan KLA 2023 ini diserahkan secara langsung oleh Menteri PPPA, Bintang Puspayoga kepada Bupati Tegal Umi Azizah pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 di Grand Ballroom Hotel Padma Semarang, Jumat (22/7/2023). 

Menteri PPPA mengatakan, penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan wujud apresiasi atas keberpihakan kepala daerah pada upaya perlindungan anak melalui implementasi kebijakan dan program, berikut penganggaran daerah dalam menciptakan wilayahnya yang aman bagi anak. 

Baca juga: Potensi Terapi Sengat Lebah, Tejo Asmoro Kenalkan Dalam Pengobatan Alternatif di Kota Tegal

"Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak ini merupakan suatu bentuk apresiasi kami atas segala komitmen, keberpihakan dan keseriusan Bupati, Wali Kota beserta jajarannya yang telah serius berupaya menghadirkan wilayahnya yang aman bagi anak,” kata Bintang melalui Tribunjateng.com, Senin (24/7/2023). 

Bintang memaparkan, sesuai amanat kontitusi telah mewajibkan negara untuk memenuhi dan melindungi hak anak dan menghargai pandangan anak. 

Sehingga menurutnya, penganugerahan KLA ini diharapkan bisa menjadi cambuk penyemangat daerah untuk bekerja lebih keras lagi dalam memberikan perlindungan, dan memastikan terpenuhinya hak anak.

Sejak digelar 2011, Bintang mengungkapkan sejauh ini belum ada kabupaten/kota yang meraih kategori KLA. 

Meski demikian, pihaknya mengungkapkan adanya peningkatan yang cukup tajam di masing-masing kategori dari tahun sebelumnya. 

Sehingga pada penyelenggaraan KLA 2023 ini, ada 19 kabupaten/kota yang berhasil meraih kategori utama, 76 kategori nindya, 130 kategori madya, dan 135 kategori pratama. 

Baca juga: Robot Karya Umar Warga Tegal Laku Sampai Luar Negeri, Harga Mulai Ratusan Ribu Rupiah

"Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan Provinsi Layak Anak kepada 14 provinsi yang dinilai telah melakukan upaya keras menggerakkan kabupaten dan kota di wilayahnya dalam mewujudkan KLA."

"Termasuk salah satunya Provinsi Jawa Tengah," ungkap Bintang. 

Di tempat yang sama, Bupati Tegal Umi Azizah senang dengan peningkatan predikat ini. 

Menurutnya, kunci utama mewujudkan KLA terletak pada formulasi kebijakan, program, dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak.

Hal itu dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

“Tidak mudah mewujudkan KLA ini tanpa ada komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan program dan kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan anak."

"Mementingkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, disamping kolaborasi dan kerja sama dari semua pihak,” terang Umi.

Baca juga: Abdul Fikri Faqih Kepada Pegiat Wisata di Kabupaten Tegal: Jangan Asal Dirikan Desa Wisata

Umi pun berharap, melalui upaya penciptaan penataan sarana dan taman bermain anak di Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), dan kawasan GOR Trisanja yang berstandar nasional Indonesia.

Predikat KLA Kabupaten Tegal tahun depan diharapkan bisa naik peringkat ke kategori utama yang menurutnya tinggal menyisakan sedikit poin lagi untuk mencapai batas minimal.

Hal tersebut dibenarkan Kepala DPPPAPPKB Kabupaten Tegal, Khofifah yang turut hadir mendampingi Bupati Tegal. 

Menurutnya, dari perolehan nilai KLA Kabupaten Tegal tahun ini adalah 786 atau naik 90 poin dari 2022 yang sebesar 696.

“Untuk meraih predikat KLA utama, kami masih kurang 16 poin lagi dan itu akan diperkuat dengan perumusan kebijakan, terutama pada proses penganggarannya yang melibatkan partisipasi anak," ujar Khofifah. 

Sementara itu, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, Muhammad Faried Wajdy mengungkapkan, keterlibatan anak dalam agenda perencanaan pembangunan ke depan tidak terbatas partisipasinya pada agenda Musrenbang anak, tapi juga keikutsertaannya pada proses penganggaran.

“Ke depan, kami buka ruang ke anak-anak untuk ikut serta dalam proses formulasi anggaran kegiatan yang berpihak pada anak."

"Tujuannya adalah menjamin anggaran kegiatan yang berpihak pada anak ini ditetapkan dalam APBD, tidak menguap di proses penganggaran,” tutur Faried. (*)

Baca juga: 14 Hari Operasi Patuh Candi, Satlantas Polresta Cilacap Tindak 4.066 Pelanggar, Berikut Rincinya

Baca juga: Dispertan Kudus Terjunkan Petugas Pemeriksa Kebuntingan Hewan Ternak

Baca juga: UPDATE Kecelakaan Maut Truk Tangki Air, Polisi Soroti Kondisi Jalan Turunan Jatibarang Semarang

Baca juga: KABAR Gembira, Pemkab Pekalongan Bakal Bangun Sirkuit di Pegaden