Berembug di Pati, Guru Minta Rp 600 T Dialokasikan Ke Sektor Pendidikan di Kemdikbud & Kemenag

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Sejumlah 20 persen dari total anggaran belanja negara harus benar-benar dialokasikan untuk pendidikan, bukannya untuk fungsi kependidikan.

Artinya, sekira Rp 600 triliun dari total Rp 3000-an triliun APBN harus dialokasikan pada sektor pendidikan yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek dan Kementerian Agama.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan "Rembuk Pendidikan dan Penyerapan Aspirasi" bersama Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Muh Zen Adv yang diikuti ratusan kepala sekolah dan madrasah, Jumat (17/11/2023).

Kegiatan ini dilangsungkan di Aula Hotel Gitrary Inn Pati.

Menurut Muh Zen yang juga Ketua Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI) Jateng ini, tuntutan tersebut berasal dari para guru yang berasal dari berbagai organisasi, di antaranya PGRI, Pergunu, dan PGSI.

"Intinya, organisasi profesi guru ini minta pemerintah menjadikan 20 persen anggaran untuk pendidikan. (Ini sesuai) amanat UUD 45 dan UU Sisdiknas. Betul-betul untuk pendidikan, bukan fungsi kependidikan," papar dia.

Jika dialokasikan untuk "fungsi kependidikan" alih-alih untuk pendidikan, anggaran ini tersebar di banyak kementerian.

"Kementerian-kementerian yang ada urusan kependidikan ikut mengambil anggaran pendidikan itu. Mulai Kemendes, Kemnaker, Kementerian Kelautan, dan lain-lain yang jumlahnya belasan," kata dia. 

Zen berharap, anggaran pendidikan benar-benar murni dialokasikan untuk pendidikan. Lebih tepatnya yakni pendidikan yang dinaungi Kemdikbudristek dan Kemenag.

"Sebab yang mengurusi soal pendidikan, mulai prasekolah, dasar, menengah, sampai tinggi di dua institusi ini. (Saat) ini kan masih tersebar di mana-mana," ungkap dia.

Menurut Zen, persoalan berkait anggaran ini menjadi sebab delapan standar nasional pendidikan belum tercapai semua. Antara lain standar sarpras yang kondisinya masih 60 persen belum layak.

Bagi dia, ketuntasan belajar harus didukung sarpras yang representatif. Di sisi lain, sesuai data yang ada, sekira 60 persen sekolah sarprasnya belum representatif. Di antaranya sarpras laboratorium dan perpustakaan.

Menurut Zen, kondisi demikian terjadi bukan hanya di sekolah swasta, melainkan juga negeri.

"Bagaimana mau memberi materi pembelajaran dengan maksimal kalau sarpras tidak terpenuhi? Mungkin ada yang sudah terpenuhi, tapi belum merata. Apalagi sekolah di pinggiran, pegunungan, dsb. Tidak masuk akal menuntut hasil maksimal kalau sarpras tidak dipenuhi," tegas dia.