Berembug di Pati, Guru Minta Rp 600 T Dialokasikan Ke Sektor Pendidikan di Kemdikbud & Kemenag

Persoalan lain yang disoroti Zen ialah, di Jateng, guru madrasah yang sudah sertifikasi belum mencapai 50 persen. Baru sekitar 49 persen dari total 103 ribu guru madrasah negeri dan swasta.

Soal kesejahteraan guru, Zen menyebut, hingga hari ini masih ada guru yang digaji setara penghasilan tukang parkir dalam sepekan. Atau malah lebih rendah.

"Kalau mereka tidak punya sumber penghasilan lain, kasihan. Tapi jangan ditanya komitmen mereka. Kalau mereka boikot tidak mengajar, hancur bangsa ini," tegas Zen.

Menurut Zen, segala keruwetan di ranah pendidikan ini seharusnya bisa diatasi oleh pemerintah melalui anggaran pendidikan yang representatif dan proporsional.

"Maka, 20 persen anggaran harus dikembalikan ke pendidikan untuk menjawab semua itu. Dari Rp 3000 triliun, Rp 600 triliun di antaranya harus betul-betul untuk pendidikan. Dengan anggaran itu saya yakin tidak ada lagi sarpras pendidikan yang tidak layak dan tidak ada lagi guru yang tidak sejahtera," tegas Zen.

Zen mengatakan, rekomendasi dari para kepala sekolah dalam pertemuan di Pati ini akan pihaknya sampaikan ke pihak terkait, mulai dari Pemkab/Pemkot, Pemprov Jateng, hingga DPR RI dan kementerian terkait.

Salah satu kepala madrasah peserta rembuk pendidikan, Yusuf Hasim, menyoroti bahwa lembaga pendidikan swasta memiliki kontribusi dominan di Pati.

Karena itu, menurut Ketua PCNU Kabupaten Pati ini, pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada lembaga pendidikan swasta. 

"Dari data Disdikbud Pati, 64 persen lembaga pendidikan di Pati adalah swasta. Maka saya kira perlu mendapat perhatian khusus dari Pemda, khususnya terkait pendampingan anggaran dan peningkatan SDM guru," ucap Kepala MTs Tarbiyatul Banin Winong itu. (mzk)