Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan

TRIBUNJATENG.COM - Dalam upaya mendukung Pembangunan Integritas Kawasan Pelabuhan dan sebagai salah satu unit kerja di Pelabuhan Tanjung Emas yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas menjadi narasumber dalam Sosialisasi Zona Integritas dan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di ruang VIP Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Jumat (24/11/2023).

Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Hidayah Azmi Nasution menyampaikan bahwa pelabuhan darat dan pelabuhan laut di Indonesia menjadi fokus pemerintah saat ini untuk menjadi kawasan yang menerapkan Zona Integritas. Pelabuhan darat dan udara  merupakan pintu masuk dengan tingginya intensitas interaksi yang dapat menimbulkan potensi korupsi. “Syarat pelabuhan dapat menjadi Kawasan Zona Integritas yaitu semua unit telah memiliki predikat Wilayah Bebas Korupsi dan proses bisnis sudah terintegrasi. Untuk itu diperlukan
kolaborasi antar instansi untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Emas menjadi Kawasan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi”, jelas Hidayah.

Di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas terdapat empat unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK diantaranya  KPPBC TMP Tanjung Emas, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Semarang. Sebagai salah satu unit kerja di Pelabuhan Tanjung Emas yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Galih Elham Setiawan berkesempatan sharing pengalaman atas upaya yang telah dilakukan Bea Cukai dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020. “Upaya yang kami lakukan adalah dengan  menyatukan niat untuk memberikan pelayanan dan pengawasan sesuai dengan aturan, hal tersebut juga kami sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk yang nyata. Untuk perspektif masyarakat terhadap Bea Cukai, kami hadapi dengan kinerja yang tanggap dan responsif atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh pengguna jasa”, terang Galih.

Selanjutnya Galih mengungkapkan bahwa untuk menjadi pemerintah yang berkelas dunia sesuai dengan tujuan bersama, harus mampu menciptakan peraturan yang cepat dan adaptif. Bea Cukai Tanjung Emas selalu terbuka kepada pengguna jasa untuk menyampaikan permasalahan melalui audiensi untuk selanjutnya didiskusikan bersama demi menemukan solusi yang tepat. Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas, Herwanto menyampaikan bahwa Pelabuhan Tanjung Emas hingga kini telah melaksanakan program dari Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Terkait dengan beberapa indikator yang mendukung terwujudnya National Logistic Ecosystem (NLE), antara lain mulai dari Single Submission Pengangkut (SSm Pengangkut), Single Submission Quarantine Custom (SSm QC), Autogate system, SP2 Online, STID dan Simon TKBM.

Sebelumnya para peserta juga berkesempatan melakukan kunjungan dan pemantauan atas pelaksanaan Single Submission Quarantine-Customs (SSm QC) di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Pelabuhan Tanjung Emas. SSm QC merupakan salah satu bagian dari program penataan National Logistic Ecosystem (NLE) dimana kegiatan pemeriksaan barang dari Bea Cukai dengan Karantina dapat dilaksanakan secara bersamaan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.   “Diharapkan seluruh unsur Pelabuhan Tanjung Emas untuk saling menjaga komitmen, sekaligus mendukung dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang mana diharapkan di tahun 2024 dapat kita raih”, pungkas Herwanto.