Singgih Januratmoko: Kualitas Demokrasi Ditentukan dengan Keterpilihan Wakil Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, SURAKARTA -- Pascareformasi memungkinkan Indonesia menjalani pemerintahan dengan sistem demokrasi. Hal itu memungkinkan siapapun menggunakan hak politiknya untuk dipilih dan dipilih.

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko, saat menjadi narasumber “Serap Aspirasi Masyarakat” dengan tema “Penguatan Sistem Demokrasi Indonesia”.

“Namun demikian, demokrasi Indonesia harus terus diperbaiki sehingga rakyat meyakini bahwa demokrasi memungkinkan rakyat Indonesia menikmati kesejahteraan,” ujar Singgih Januratmoko di hadapan sekitar 200 peserta “Serap Aspirasi Masyarakat” di Banjarsari, Suarakarta, Jawa Tengah pada Senin (22/1).

Perbaikan demokrasi dimulai dengan memilih wakil rakyat, berdasarkan keterwakilan bukan keterwakilan. Menurut Singgih, keterpilihan dan keterwakilan sangat berbeda,

“Keterpilihan itu bisa siapa saja, tanpa kita kenal, tanpa tahu kontribusinya terhadap masyarakat, dan tanpa tahu perjuangan mereka di DPR membawa aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Keterpilihan seringkali diiringi politik transaksional yang melibatkan politik uang. Sementara, keterwakilan adalah pemilih mengetahui siapa yang dipilih, kontribusinya, prestasinya, bahkan sepak terjangnya di DPR.

Menurut Singgih, dengan menempatkan wakil rakyat yang mewakili aspirasi masyarakat, bangsa Indonesia bisa meningkatkan kualitas hidup rakyatnya,

“Dengan keterwakilan itu, aspirasi didengar pemerintah dan terjadi transparansi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik,” tutur Singgih yang juga Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR).

Faktor keterwakilan tersebut, menurut Singgih juga mendatangkan efek resiprokal, yang mendorong politisi meningkatkan potensi diri dan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat,

“Untuk menyelami beragam masalah yang memerlukan solusi dari wakil rakyat,” tutur Singgih yang merupakan alumni Fakultas Kedokteran Hewan UGM itu.

Dengan memilih wakil rakyat yang mampu mewakili aspirasi daerah pemilihan mereka, merupakan upaya memperbaiki demokrasi.

Selain itu, para elit politik juga memiliki kewajiban edukasi politik dan meningkatkan literasi mengenai demokrasi, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

Ia mengingatkan, kekecewaan rakyat terhadap demokrasi bila tidak segera disikapi elit politik, justru akan menghadirkan otoritarianisme hingga kediktatoran,

“Karena para penganut otoritarianisme, menggunakan politik populis, untuk menyalahkan segala kegagalan terhadap demokrasi,” pungkas Singgih. Dan hal itu akan membawa bangsa Indonesia mundur kembali dalam upaya menguatkan demokrasi. (*)

Baca juga: Singgih Januratmoko Dukung Koperasi Sebagai Kekuatan Ekonomi Nasional

Baca juga: Singgih Januratmoko: Pusat dan Daerah yang Mesra Mampu Sejahterakan Rakyat

Baca juga: Singgih Januratmoko: Demokrasi Pancasila Harus Jadi Pedoman Berbangsa dan Bernegara

Baca juga: Sosok Singgih Januratmoko, Anggota Komisi VI DPR RI: PGE Jadi Kunci Kemajuan Ekonomi Nasional