LPS Sosialisasikan Undang-undang P2SK di Kota Semarang

“Artinya, Setiap PA wajib menjadi peserta PPP, setiap PA juga memiliki kewajiban memenuhi tingkat kesehatan tertentu, dan tingkat kesehatan PA akan ditentukan melalui koordinasi apik antara LPS dan OJK,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan perihal ruang lingkup PPP, dimana PPP hanya menjamin unsur proteksi produk asuransi lini usaha tertentu, atau dengan kata lain asuransi sosial dan asuransi wajib dikecualikan dari PPP.

“PA yang tidak menjadi peserta PPP wajib membentuk dana jaminan dan nantinya lini usaha tertentu yang masuk PPP dan pengecualian PPP diatur di Peraturan Pemerintah atau PP,” terangnya.

Sementara untuk mekanisme polis yang dijamin oleh LPS menurut UUP2SK adalah, polis aktif atau belum berakhir, pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

“Batas maksimal penjaminan polis akan diatur di PP, dan LPS akan berkonsultasi dengan DPR terlebih dulu,” tutupnya.

Sosialisasi UUP2SK kali ini turut dihadiri oleh, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan. M.A.P, Anggota Komisi XI DPR-RI Musthofa, Anggota Komisi XI DPR-RI Alamuddin Dimyati Rois dan juga beberapa perwakilan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan M.A.P sosialisasi mengenai UU P2SK sangatlah penting untuk menguatkan sektor keuangan. 

"Setelah adanya UU P2SK diharapkan sektor keuangan di Indonesia akan semakin solid menghadapi tantangan ekonomi global," jelasnya.