Timwas Haji DPR RI Sebut Pemondokan Jemaah dari Kalbar Tak Ramah Lansia, Perlu Evaluasi 

"Evaluasi bukan hanya pada hal-hal yang sifatnya normatif, tetapi juga praktis. Misalnya, manajemen kuota haji, petugas haji, dan keuangan haji. Sistem-sistem ini kami (temukan) hampir tiap tahun, waktu sangat terbatas,” ujarnya di Mekkah, menurut keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (15/6/2024).

Diah mengatakan, Pansus Haji dapat mengatasi masalah dengan pendekatan lintas sektor. Ini sejalan dengan masalah kebijakan haji yang melibatkan banyak kementerian serta instansi.

"Untuk perubahan kebijakan, kami butuh masukan dari berbagai variabel dan ruang untuk penyelenggaraan haji. Bisa jadi masukan untuk Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam hal diplomasi. Kemudian, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengenai apa yang membuat makanan haji Indonesia kalah kompetisi dengan makanan impor. Masukan-masukan ini yang perlu kami telaah," jelasnya.

Lebih lanjut, Diah menyatakan bahwa evaluasi oleh Pansus Haji akan mencakup efisiensi anggaran. Ia berharap dengan adanya Pansus Haji, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.

"Dengan adanya Pansus Haji, bisa jadi masukan untuk undang-undang (UU) perubahan haji serta evaluasi sampai ke titik-titik efisiensi anggaran. Kami bisa melihat lebih dalam," tambahnya.

Pansus Haji diharapkan dapat memberikan solusi konkret terhadap berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan demikian, kualitas pelayanan ibadah haji bagi jemaah Indonesia di masa mendatang dapat terus ditingkatkan.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia