"Harus Punya Ini, Kalau Ndak Izin Gak Keluar," Jokowi Lemas Urus Izin Event di Indonesia Ruwet

TRIBUNJATENG.COM - Pengurusan izin penyelenggaraan event di Indonesia dinilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih bertele-tele. 

Hal itu disampaikan Presiden  saat meluncurkan Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di The Tribrata Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (24/6/2024).

Presiden mencontohkan pengurusan izin menggelar event Moto GP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Presiden mengaku langsung lemas mendengar banyaknya izin yang harus diurus dalam menggelar event tersebut.

Padahal dampak ekonomi yang dihasilkan dari ajang adu balap tersebut mencapai Rp4,3 triliun dan menyerap tenaga kerja sekitar 8 ribu orang.

"Tapi begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, lemes saya," kata Jokowi.

Menurut Presiden setidaknya terdapat 13 izin yang harus di urus dalam menggelar event tersebut. Perizinan tersebut dibungkus dengan nama surat rekomendasi atau surat pemberitahuan.

"Tapi namanya bukan perizinan, namanya surat rekomendasi, sebetulnya sama saja perizinan itu, hanya diganti nama saja, dihaluskan menjadi surat rekomendasi," kata Jokowi.

Baca juga: Hendy Ketum HIMPI Banyumas: Layanan Perizinan Usaha Dipermudah Tapi Masih Ada Oknum Nakal

13 perizinan tersebut di antaranya yakni surat persetujuan desa, surat rekomendasi dari IMI NTB, surat rekomendasi IMI Pusat, surat rekomendasi dari Polsek, surat rekomendasi dari Polres, surat rekomendasi dari Polda NTB,  dan surat rekomendasi dari mabes Polri.

Selain itu juga harus ada surat dukungan dari RSUD di NTB, surat dukungan dari dinas kebakaran, surat pemberitahuan ke bea cukai, surat pemberitahuan ke KEK NTB, surat pemberitahuan ke UNSW.

"Harus punya ini,  kalau ndak izin tadi gak keluar," katanya.

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu, lemes dulu sebelum bertanding event-nya, mungkin masih ada tambahan lagi ini izin yang sudah saya sebut mungkin ada tambahan lagi, atau mungkin duit saya sudah habis dulu sebelum event terjadi,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi ruwetnya izin penyelenggaraan event Internasional tersebut bukan hanya untuk Moto GP, melainkan juga untuk event olahraga lainnya dan juga konser musik.

Untuk itu Presiden mengaku merasakan betul bagaimana beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia.

"Padahal event di Indonesia itu setiap tahun sebelum pandemi itu ada 4.000 event  kurang lebih, sekarang 3.700 event," katanya.

Oleh karenanya Presiden mengapresiasi adanya Layanan Digitalisasi Perizinan Penyelenggaraan Event yang baru saja diluncurkan.