Orang Tua Siswa Akan Lapor Polda Jateng Soal Penggunaan KK Palsu dalam PPDB SMA di Pati

Chusna menambahkan, pihak sekolah sudah mengeluarkan pengumuman remi bahwa dugaan pemalsuan KK ini akan ditindak ketika calon peserta didik baru melakukan daftar ulang.

"Pertanyaannya, ketika mereka (melakukan penindakan dan) banyak kehilangan siswa, banyak bangku kosong, buat siapakah bangku kosong itu?" tanya Chusna retoris.

Sementara, Pengacara LSBH Teratai, Nimerodi Gulo, berharap pihak-pihak terkait bisa terbuka terkait dugaan kecurangan ini.

"Kami minta semua pihak termasuk sekolah dan Cabdin Provinsi agar dibuka semua fakta-faktanya. Ini semata-mata demi menjelaskan kepada publik bahwa proses pelaksanaan penerimaan siswa di SMAN 1 dilakukan secara objektif," kata dia.

Jika permintaannya tidak digubris, Gulo mengatakan, sebagai penerima kuasa pihaknya akan melapor ke Polda.

"Sebab, kita tidak punya akses untuk membuka apakah ini data palsu atau tidak, apakah KK palsu atau tidak, afirmasi benar atau tidak, miskin atau tidak, sertifikat benar atau tidak. Bisa dibuka oleh kepolisian apabila tidak dilakukan verifikasi oleh pihak yang berkewajiban, terutama sekolah dan cabdin," tegas dia.

Gulo berharap, dengan adanya peninjauan ulang, PPDB tidak lagi dijadikan ladang bisnis.

Bagi dia, "permainan bisnis PPDB" sudah menjadi rahasia umum. Dirinya banyak mendapatkan informasi dari para orang tua murid terkait hal ini.

Maka, jika permasalahan ini tidak diselesaikan di level sekolah dan cabang dinas pendidikan, pihaknya akan mendatangkan para orang tua itu sebagai saksi.

"Mereka bersedia menjadi saksi tentang  ada oknum, termasuk dari sekolah, menawarkan sertifikat yang tidak didapat dengan prosedur yang benar. KK juga ditawarkan," ucap dia.

Gulo mengaku prihatin dengan proses PPDB yang sarat dugaan kecurangan ini. Tujuannya mengemukakan kasus ini adalah agar pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi "bisnis" PPDB di SMA-SMA yang ada di Pati.

Gulo mengultimatum, jika dalam sepekan ke depan persoalan ini tidak dituntaskan di level sekolah dan cabdin, pihaknya akan melapor ke Polda terkait dugaan tindak pidana jual beli kursi di SMA dan dugaan pidana penggunaan surat palsu.

Ditemui di ruang kerjanya, Kepala SMAN 1 Pati Alek Suhartono mengatakan, dengan adanya dugaan KK bermasalah, maka salah satu jalan keluar adalah verifikasi saat daftar ulang.

"Ini bisa dideteksi ketika mereka melakukan daftar ulang. Terkait keaslian KK dan seterusnya. Itu harapan saya. Saat daftar ulang nanti bisa melihat apakah KK dan sebagainya asli dan betul-betul tidak bermasalah," ucap dia.

Jika dipastikan ada dokumen yang palsu dan bertentangan dengan surat pernyataan, maka panitia akan mengambil tindakan sesuai petunjuk teknis (Juknis) PPDB.

"Dilihat dari Juknis, maka di situ didapatkan kalau tidak sesuai akan ada tindakan, mungkin dibatalkan penerimaannya," tandas Alek.