Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Pilkad 2024

Pengamat Ini Sebut Kotak Kosong di Pilkada Banyumas 2024 Karena Ulah Keputusan Elit Bukan Rakyat

Koalisi partai besar hanya mengusung satu orang calon, yaitu Sadewo - Lintarti di Banyumas dianggap sebagai keputusan elit bukan keputusan masyarakat.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
DOKUMENTASI Koalisi Rakyat Banyumas
ILUSTRASI Koalisi Rakyat Banyumas saat bertemu dan akan memenangkan kotak kosong dalam Pilkada Banyumas 2024, Selasa (3/8/2024). 

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Pilkada Banyumas 2024 kemungkinan hanya akan diikuti satu pasangan calon.

Pasangan calon Sadewo Tri Lastiono dan Dwi Asih Lintarti bakal melawan kotak kosong

Namun demikian publik menyanyangkan, Banyumas yang melahirkan banyak tokoh penting nasional tidak mampu menampilkan calon-calon potensial dalam Pilkada 2024.

Baca juga: Bagaimana Jika Kotak Kosong Menang di Banyumas? Ini Kata Pakar Unsoed

Baca juga: Hanya Ada Calon Tunggal di Banyumas, Gerakan Koalisi Rakyat Siap Menangkan Kotak Kosong

Salah satu yang menyayangkannya calon tunggal adalah pengamat politik Fisip Unsoed Purwokerto, Indaru Setyo Nurprojo

Dia berpandangan, semestinya Banyumas mampu menampilkan lebih dari satu pasangan calon atau bahkan banyak calon dalam Pilkada 2024. 

"Banyumas banyak tokoh, mengapa hanya melahirkan satu pasangan calon di Pilkada 2024." 

"Publik membaca ini adalah perilaku elit politik yang sangat kelihatan dan menimbulkan kejenuhan," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu (4/9/2024). 

Dia berpandangan, semestinya ada ruang konsultatif di tingkat akar rumput yaitu ada komunikasi antara pengurus di tingkat kecamatan hingga ranting. 

Ukurannya dilihat bukan hanya persoalan "isi tas", tapi juga elektabilitas pasangan calon. 

ILUSTRASI Kotak Kosong.
ILUSTRASI Kotak Kosong. (dok Tribun Jateng)

Namun yang terjadi saat ini di Banyumas didominasi keputusan elit dan dipengaruhi oleh keputusan DPP masing-masing partai. 

Keputusan koalisi partai besar hanya mengusung satu orang calon, yaitu Sadewo - Lintarti dianggap sebagai keputusan elit bukan keputusan masyarakat. 

Menurutnya, dengan adanya keputusan MK, semestinya mampu memberikan ruang memunculkan alternatif berbagai calon potensial.

"Tapi mengapa mereka tidak berani, ada banyak nama sebelumnya ada Imanda, Gus Lukman, Ma'aruf, dan Saefudin, banyak muncul," jelasnya. 

Secara garis besar, publik saat ini banyak melihat persoalan etika politik.

Fenomena ini ditandai saat Pilpres 2024 yaitu saat putusan MK yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka.

Dengan dinamika elit politik menjadi suatu kejenuhan yang tidak disukai oleh masyarakat. 

Baca juga: Terancam Gagal Panen, Petani Ajibarang Banyumas Sebut Susah Air Bikin Tanaman Padi Makin Layu

Baca juga: MAKIN Masif Ajakan Pilih Kotak Kosong di Pilkada Banyumas 2024, Bawaslu: Boleh-boleh Saja

Apalagi dilakukan oleh berbagai partai politik mulai dari aliran kiri dan kanan. 

Membaca Banyumas dapat pula dari sudut pandang etika politik. 

Wujud etika politik di Banyumas dianggap sebagai cara yang sama seperti yang dilakukan oleh elit politik nasional, sehingga muncul tidak respect dari masyarakat dengan cara-cara seperti itu. 

Dengan adanya satu pasangan calon, sejumlah ormas dan gabungan partai non parlemen membentuk gerakan dukungan memilih kotak kosong

"Saya tahu ada partai non parlemen gabung dengan hal itu." 

"Karena hanya ada satu pasangan calon, muncul barisan masyarakat dari kalangan ormas hingga partai non parlemen membuat gerakan dukungan kotak kosong," terangnya. 

Dia menjelaskan, memang betul kotak kosong adalah bagian dari demokrasi, ada ruang pilihan-pilihan dan sah secara hukum. 

Namun yang patut disesalkan sekarang adalah bagaimana proses kaderisasi di partai.

"Perlu adanya managemen tidak lagi urusan isi tas semata."

"Sebetulnya banyak yang mau maju tapi karena syaratnya itu ditambah rekomendasi berada di level DPP," katanya.

Ada kecenderungan muncul kekecewaan warga Banyumas saat ada ruang kontestasi kenapa tidak digunakan. 

"Dan ini yang menurut kami kecewa, saat ada kesempatan syarat 6,5 persen tidak digunakan." 

"Kemudian menjadi kekecewaan dan akhirnya menggalang dukungan dari ormas dan partai non parlemen soal kotak kosong," imbuhnya. 

Nuansa politik di Banyumas seakan oligarki sekali dan para elit politik hanya mementingkan kepentingan pribadi. 

Dengan kondisi seperti ini maka masyarakat Banyumas yang dirugikan. (*)

Baca juga: Muasal Misbahrun Warga Karanganyar Ditipu Oknum Dosen UNS: Tanah Juga Dijual ke Konsumen Lain

Baca juga: Produk Lokal Laris Manis, ASN Serbu Lapak UMKM di Pemkab Batang

Baca juga: BREAKING NEWS, Oknum Dosen UNS Terseret Kasus Dugaan Penipuan Jual-Beli Tanah Kapling di Karanganyar

Baca juga: Sistem ATCS Bakal Dipasang di Simpang Pentol Jalan Jenderal Sudirman Kudus, Ini Tujuan Dishub

Sumber: Tribun Jateng
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved