Tanah Gerak Picu Puluhan Rumah di Pati Rusak Disebut Imbas Proyek Bendung Karet, Ini Kata BPBD

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana (Jampisawan) angkat suara terkait bencana alam yang terjadi di Dukuh Guyangan, Desa Purworejo, Kecamatan/Kabupaten Pati belum lama ini.

Pada Jumat-Sabtu (6-7/9/2024) lalu, sebanyak 21 bangunan, meliputi rumah dan ruko, di Dukuh Guyangan rusak, retak-retak, akibat peristiwa tanah gerak.

Pihak-pihak berwenang sudah melakukan rapat koordinasi terkait peristiwa ini. Dugaan sementara, tanah gerak terjadi sebagai dampak penurunan tanah yang dipicu penurunan air sungai akibat kekeringan.

Dukuh Guyangan memang berlokasi di tepian Sungai Silugonggo alias Sungai Juwana.

Juru Bicara Jampisawan, Ari Subekti, menilai musibah ini terjadi bukan semata-mata oleh faktor alam. Dia menilai bahwa peristiwa ini juga merupakan imbas adanya pembangunan Bendung Karet di Sungai Silugonggo, tepatnya di Desa Bungasrejo, Kecamatan Jakenan.

“Studi kelayakan proyek ini perlu dipertanyakan. Bagaimana dari sisi analisis proyek? Kok sampai terjadi seperti itu? Seharusnya ada perhitungan yang jelas agar faktor-faktor penyebabnya bisa diminimalisasi,” ucap dia.

Baca juga: Puluhan Rumah dan Ruko di Purworejo Pati Retak dan Rusak, Tanah Bergerak di Tepi Sungai Silugonggo

Ari mengatakan, pihaknya sudah kerap mengingatkan agar pelaksanaan proyek yang didanai APBN ini didahului studi kelayakan yang memadai.

“Saya pernah tanya kepada supervisor proyek ini, tidak ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). AMDAL-nya sekalian normalisasi sungai. Itu tidak tepat juga menurut kami. Proyek sebesar ini seharusnya benar-benar melalui studi kelayakan yang intens,” papar dia.

Ari juga menyebut faktor lain, yakni penggunaan air di Sungai Juwana yang tidak teratur. Hal ini membuat sungai susut dan memicu rekahan tanah.

“Sungai Juwana sampai sebegitu parah surutnya. Hal ini mempengaruhi tekanan air yang seharusnya bisa menahan dinding sungai, karena air habis terjadilah longsor,” ucap dia.

Dia berharap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bisa memberikan sosialisasi terkait debit air yang ada di Sungai Juwana, agar penggunaannya lebih proporsional.

Menurut dia, karena tidak ada sosialisasi, pada musim tanam semua petani di bantaran Sungai Juwana semuanya menyedot air sungai untuk mengairi persawahan mereka.

Dia menilai, BBWS mestinya mengatur penggunaan air demi mengantisipasi mengeringnya sungai.

“Faktanya, sungai di bawah Jembatan Ngantru ke arah barat itu sampai kering. Seharusnya BBWS bisa menjelaskan kebutuhan air sekian untuk sekian hektare (proporsi pemanfaatan air sungai yang tepat), sehingga petani bisa mengira-ngira,” papar Ari.

Ari juga menyoroti pendirian bangunan di bantaran Sungai Juwana. Dia menyebut, hal itu sebetulnya tidak diperbolehkan, melanggar aturan.