ASN Pemkot Semarang Diimbau Jaga Netralitas Saat Pilkada, Sanksi Penurunan Pangkat & Pemotongan TPP

"Ada tim pemeriksa. Bawaslu juga ada tim pemeriksa. Layanan pengaduan saat ini sudah luas. Paling penting, bagaimana masyarakat turut mengajak ASN atau non-ASN untuk menjaga netralitas," paparnya. 

Dia menyebut, ada sanksi yang bakal diterima ASN jika melanggar netralitas. Sanksi disiplin paling ringan berupa teguran hingga terberat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. 

"Jika menerima sanksi netralitas, TPP juga bisa tidak diberikan selama dua bulan kalau terbukti pelanggaran hukuman disiplin sedang. Ketika ada ASN tidak netral, itu golongan pelanggaran disiplin tingkat sedang," sebutnya.

Terpisah, Kepala Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menyampaikan, Bawaslu juga menyoroti terkait isu netralitas ASN, TNI, dan Polri, serta politik uang. Dia memprediksi dua isu tersebut menguat pada Pilkada 2024 ini

"Sepertinya, potensi sedikit menguat Politik uang ada 72 tingkat kelurhaan membentuk anti politik uang," sebut Arief. 

Sementara untuk netralitas ASN, TNI, dan Polri, pihaknya akan membentuk kelompok kerja yang di dalamnya terdapat unsur kepolisian, TNI angkatan laut, udara, dan pihak-pihak lain. 

Menurutnya, netralitasTNI, Polri tidak ada hubungannya dengan pencalonan dari kalangan purnawirawan baik TNI maupun Polri pada Pilkada 2024 ini. 

"Isu kaitannya netralitas TNI, Polri di setiap perhelatan jadi satu konsentrasi . Kami tidak ada hubungannya terhadap salah satu calon," jelasnya. (eyf)