Bawaslu Blora Bentuk Pokja Netralitas ASN, Ini Tujuannya 

Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Blora, M Sanaji menyampaikan, ketika dilakukan evaluasi terkait survei kepuasan masyarakat,

Sekda selalu menyampaikan bahwa netralitas harus dijunjung tinggi.

"Tentu itu menjadi perhatian kami ketika rekan kami dari ASN telah mendapatkan sanksi terkait netralitas."

"Sekda selalu mengatakan jika netralitas harus dijunjung tinggi, hal tersebut juga telah disampaikan kepada masing-masing instansi."

"Namun apabila tetap dilanggar, maka tanggung jawab kembali ke pribadi ASN masing-masing," terangnya.

Subkoordinator Pembinaan Pegawai dan Peraturan Perundang-undangan BKD Kabupaten Blora, Era Aromatica Kusumadewi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan berbagai langkah pencegahan dengan sosialisasi, baik langsung maupun daring.

BKD, menurutnya akan melakukan proses penanganan sanksi secara professional.

"Kami selalu menyampaikan untuk jangan sampai mencoreng muka sendiri, karena yang sekarang BKD yang menentukan berat ringan sanksi tentu kami akan melakukan proses penanganan sanksi secara professional," paparnya. (*)

Baca juga: Perkuat Internasionalisasi Kampus, UIN Saizu Visiting Lecture di Universiti Geomatika Malaysia 

Baca juga: Nenek Ini Berobat ke Dokter Sendiri, Bawa Jam Tangan untuk Pembayaran: Nangis Hidup Sebantang Kara

Baca juga: Guru Besar UIN Saizu dan Dewan Pendidikan Banyumas Siap Bedah Isu Dunia Pendidikan

Baca juga: RTMM Kudus Tolak PP Nomor 28 Berikut Turunannya, Dinilai Bisa Rugikan Buruh Rokok