200-an Sekolah di Kudus Rusak dan Butuh Perbaikan pada 2025

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS- Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus melakukan pendataan dan pengecekan langsung kondisi riil sarana dan prasarana penunjang pendidikan sekolah jenjang SD dan SMP sepanjang 2024.

Mulai dari kondisi ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, musala, toilet atau jamban, dan beberapa sarpras penunjang pendidikan lainnya. 

Kepala Disdikpora Kudus, Harjuna Widada menyampaikan, berdasarkan pendataan sementara, ada kurang lebih 200-an sekolah yang masih membutuhkan sentuhan anggaran di tahun anggaran 2025.

Jumlah tersebut meliputi kondisi sekolah dengan kategori rusak ringan, sedang, hingga berat. Baik level sekolah dasar (SD) maupun SMP yang tersebar di sembilan kecamatan.

Baca juga: Ada 91 Sekolah di Kudus yang Diperbaiki Tahun Ini

Baca juga: Total 43 Sekolah di Kudus Terdampak Banjir, KBM Dilakukan Secara Daring

Kata dia, Disdikpora sudah mengajukan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Kudus melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2025 yang dibahas oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kudus.

Selanjutnya tinggal menunggu hasil dari pembahasan APBD 2025, berkaitan dengan anggaran yang diberikan kepada Disdikpora untuk memperbaiki sekolah rusak.

"Kami masih nunggu anggaran berapa (yang diberikan, red). Pasti ada, nanti kami sesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Kalau jumlah sekolah rusak di Kudus yang masih perlu diperbaiki terdata sementara sekitar 200-an sekolah. Tidak melulu soal ruang kelas sebagai tempat kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, ada juga yang mengalami rusak pada jamban, dan sarpras keseluruhan lainnya," terang dia, Senin (25/11/2024).

Selama ini, lanjut Harjuna, anggaran yang diberikan untuk memperbaiki sekolah rusak berkisar kurang lebih Rp 1 miliar. 

Dengan anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah sekolah yang masih membutuhkan penanganan oleh pemerintah.

Artinya, lanjut Harjuna, anggaran yang diberikan setiap tahunnya belum bisa menuntaskan permasalahan sekolah rusak di Kabupaten Kudus. 

Yang ada perbaikan sarpras sekolah rusak dilakukan berdasarkan skala prioritas menyesuaikan anggaran yang diberikan.

"Mengaca pada tahun-tahun sebelumnya, kami sadar bahwa anggaran yang diberikan belum mampu menuntaskan sekolah rusak dalam satu tahun anggaran. Yang jelas dilakukan bertahap, atau bisa dengan dukungan anggaran yang lebih besar," tuturnya. 

Pihaknya terus melakukan pendataan lapangan terkait sekolah-sekolah yang masih rusak. Juga meminta kepada setiap Korwil Pendidikan agar menyampaikan kondisi sekolah di daerahnya masing-masing .

"Kami sudah berkali-kali sampaikan ke korwil, yang daerahnya ada sekolah rusak sampaikan ke kami. Karena sekolah rusak kadang terjadi secara tiba-tiba. Misalnya dampak kondisi hujan atau kebencanaan," tegasnya. (Sam)