Macak  dengan Laporan Dana Kampanye Cekak 

Ahmad Luthfi sendiri, membantah Jokowi ikut campur dalam Pilkada. "Pak Jokowi sudah purna tugas, jadi sekarang ini masyarakat biasa. Tidak ada kaitannya dengan cawe-cawe," kata Ahmad Luthfi usai mengikuti pawai di Karanganyar, 22 November 2024.

VIDEO DUKUNGAN PRABOWO UNTUK PASLON 02 DI PILGUB JATENG

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto terang-terangan mendukung pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng. Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra membuat video promosi yang mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk memilih pasangan Luthfi-Gus Yasin pada hari pemungutan suara.

Video berdurasi  5:39 menit ini diunggah ke akun Instagram resmi Ahmad Luthfi-Taj Yasin, @luthfiyasinofficial, pada Sabtu, 9 November 2024. Video berjudul "Pesan Pak Prabowo untuk Rakyat Jateng" telah ditonton sebanyak 4,1 juta kali pada Rabu (4/12/2024) malam.

Ini belum menghitung penyebaran video di akun media sosial pendukung pasangan 02, termasuk akun media sosial Ahmad Luthfi di antaranya Youtube Ahmad Luthfi Official dan akun instagram Taj Yasin.

Dalam video, Prabowo menyatakan bertekad mewujudkan kesejahteraan, pemberantasan korupsi dan tujuan lainnya, sehingga perlu dukungan pemerintah tingkat provinsi.

“Untuk itu, saya percaya terhadap dua tokoh yang tepat untuk Jawa Tengah yakni Ahmad Luthfi-Taj Yasin.  Mereka adalah tim yang cocok bagi saya di daerah. Untuk itu saya memohon rakyat Jawa Tengah pada pemilihan daerah di Jateng memohon dengan sangat berilah suaramu untuk Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, itu anjuran dan permohonan saya untuk warga Jawa Tengah,” demikian ajakan Prabowo dalam video.

Ahmad Luthfi menyatakan, dukungan Prabowo terhadap dirinya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Gerindra. "Dia (Prabowo) adalah ketua parpol  (Gerindra) saat itu hari Minggu (3 November), ketemu kami lalu mendukung kami," jelasnya. 

Tim pakar pemenangan Luthfi-Yasin, Zulkifli Gayo menambahkan, apa yang dilakukan Prabowo wajar sebagai bentuk dukungan pada kadernya. “Pak Luthfi didukung oleh Partai Gerindra, dan Beliau sendiri sudah ber-KTA Gerindra. Jadi, ini sudah kewajiban ketua umum untuk mendukung kadernya agar menang di Jawa Tengah,” jelas Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Minggu 10 November 2024.

Video dukungan ini bahkan masuk sebagai konten bersponsor di YouTube yang menyasar warga Jawa Tengah. Warga Kabupaten Batang, Pujiyanti (33) mengaku, sempat kaget melihat video promosi Prabowo endorse pasangan Lutfi-Yasin. Sebab, dirinya tidak terlalu tertarik dengan politik. “Video itu berulang kali muncul di beranda Youtube saya. Tidak hanya sekali tetapi berulang kali,” katanya.

Menanggapi video dukungan Prabowo terhadap salah satu Paslon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menyebut, beberapa orang yang dilarang berkampanye adalah pejabat negara di antaranya Presiden, ASN, kepala desa, pejabat BUMN dan sebagainya. Mantan presiden masuk pengecualian karena sudah bukan pejabat negara.

"Kalau sebagai presiden ya tidak boleh berkampanye," katanya seusai debat Pilgub Jateng putaran kedua di MAC Majapahit, Gayamsari, Kota Semarang, Minggu, 10 November 2024. 

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berpendapat berbeda. Video dukungan Presiden Prabowo disebut tak melanggar aturan.

"Pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu 20 November lalu, yang disiarkan juga melalui media sosial Bawaslu.

Video endorse Prabowo ini, membuat tim pemenangan Andika-Hendi mengubah strateginya. Walau belakangan, terbukti tak mampu membendung efek endorse Prabowo dan Jokowi. 

“Presiden adalah kepala negara, kepala pemerintah, panglima tertinggi TNI dan jabatan strategis lainnya.  Jadi kami sempat khawatir. Pasti (ubah strategi politik) karena konstelasi (politik) berubah," ucap Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

ENDORSE PESOHOR DI BALIK LUTHFI-YASIN

Tak hanya mantan presiden Jokowi dan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengerek elektabilitas pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih di Jateng. Ada sejumlah artis ataupun pesohor yang turut mempopulerkan pasangan Luthfi-Yasin.

Salah satunya, youtuber Bobon Santoso yang datang ke Semarang, Jawa Tengah untuk memasak bersama Luthfi. Aktivitas memasak keduanya, muncul dalam konten memasak di Rumah Susun (Rusun) Bandarharjo Kota Semarang, di akun @BobonSantoso pada 11 November 2024. "Hari ini kita akan masak daging sapi lada hitam bersama Pak Ahmad Luthfi," kata Chef Bobon. Ia mengklaim, masak kali ini untuk 2.000 porsi.

Akun Youtube Bobon Santoso memiliki pengikut sebanyak 17,3 juta subscriber per awal Desember 2024. Dia dikenal sebagai konten kreator dengan spesialisasi konten memasak dalam jumlah besar, yang dekat dengan Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Jokowi.

Informasi yang dihimpun Tribun, biaya untuk mendatangkan Bobon Santoso sekali syuting untuk konten Youtubenya sebesar Rp250 juta. Biaya itu sudah termasuk bahan makanan dan perlengkapan lainnya.

Ahmad Luthfi juga menggandeng Raffi Ahmad, Andre Taulany, Desta dan Boiyen. Salah satu konten YouTube yang tayang di Taulany TV pada 5 November 2024 berjudul  “Andre Desta & Boiyen ke Solo Mau Ngapain Ya, Ketemu orang Penting?” telah ditonton  295.346 kali hingga 4 Desember lalu. 

Luthfi juga bersafari ke stasiun televisi dan menjadi tamu podcast di Jakarta. Di antaranya,  Podcast Close The Door  Deddy Corbuzier. Episode “Maap Nih Jendral...       Tapi Anda Plek Ketiplek hahaha.. Komjen Ahmad Luthfi” yang tayang 6 November 2024. Hingga 4 Desember lalu, konten ini telah ditonton 1.701.141 kali. 

Luthfi juga muncul di program televisi ‘Rumpi No Secret’ yang dipandu oleh Feni Rose serta ‘Islam Itu Indah’ dengan Ustadz Maulana. “Siapapun boleh, tidak ada yang melarang,” ungkapnya saat dikonfirmasi Tribun soal kemunculannya di berbagai acara televisi dan podcast.

Namun, mantan Kapolda Jateng selama 4 tahun ini, enggan menjawab berapa kocek yang harus dirogohnya untuk menggandeng para artis. Ia memilih diam dan meninggalkan lokasi selepas debat ketiga, di Muladi Dome, Kota Semarang, 20 November lalu.

ANDIKA-HENDI TAK BISA JOR-JORAN

Berbeda dengan pesaingnya, pasangan Andika-Hendi mengaku, tak bisa jor-joran dalam pertarungan Pilkada Jateng karena keterbatasan logistik. Dengan wajah pasrah, mantan Wali Kota Semarang ini, menyikapi dana kampanye yang terbatas dengan sering turun ke masyarakat sembari meminta dukungan Ketua RT, RW dan tokoh agama.

“Ya tidak bisa artis, kalau ada artis itupun orang PDIP seperti Krisdayanti dan Denny Cagur. Itupun video dukungan yang disebar di media sosial,” ungkap Hendi.  
Namun, ia mengaku tetap mengakui mengeluarkan sejumlah biaya kampanye untuk membuat alat peraga kampanye (APK). “Porsinya sama, ada tatap muka, ada kampanye online digital,” jelasnya.

Sayang, meski mengaku dana cekak, Doktor lulusan Universitas Diponegoro ini dengan disertasi berjudul Model Tata Kelola Kota Cerdas Kota Semarang, tak mau menyebut persisnya. “Saya hanya wayang saja, suruh sana ke sini tidak sampai mengurus ke situ (dana kampanye),” klaimnya  pada Tribun Rabu, 20 November 2024 lalu. 

Hendi mengakui, lawan politiknya memiliki dana logistik yang besar.  Kondisi ini, jelas dia, nampak dalam rencana penutupan kampanye akbar pada 23 November 2024. Pihaknya yang memiliki dana terbatas hanya bisa melakukan kegiatan kecil-kecilan seperti jalan sehat.

“Mereka (pasangan 02) memiliki kemampuan logistik yang besar kalau kami lebih ke mikro melakukan kampanye dengan sel-sel lebih kecil di dapil-dapil yang dilakukan serentak untuk lebih dekat dengan rakyat. Tidak terlalu membuat wilayah macet,” paparnya.

Perbedaan kondisi dengan kubu sebelah tak membuat Hendi terbebani. “Enggak lah masing-masing punya cara dan strategi,” sambungnya.

Ketika ditemui di sela-sela debat ketiga Pilgub Jateng, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul mengkonfirmasi hal yang sama. Pihaknya hanya melakukan gerakan jalan sehat ke 186 dapil yang tersebar di 35 Kabupaten-kota di Jawa Tengah. “Acara tersebut bagian dari respon pergerakan kompetitor,” ungkapnya di Muladi Dome, Undip, Kota Semarang, 20 November lalu. 

Pria yang dikenal dengan jargon ‘Korea’ ini  tak mempersoalkan kompetitor yang gencar menggunakan endorse artis.  “Biarkan saja kan boleh, sejauh semua diizinkan dalam peraturan perundangan ya,  oke saja,” tuturnya.

Namun saat ditanya soal dana kampanye, Bambang Pacul enggan menanggapi. “Udah lah , aku kok diajak ngomong hal-hal kecil kayak begini. Ampuh dah.”

MENGAKU DANA CEKAK, NAMUN AKTIF MACAK 

Dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diterima KPU Jateng 25 September 2024,  paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi melaporkan dana awal Rp50 juta yang bersumber dari sumbangan paslon itu sendiri.

Adapun LADK Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dilaporkan sebesar Rp47,8 juta pada 27 September 2024. Sebanyak Rp 1 juta merupakan saldo awal, RKDK dan Rp 46,8 juta merupakan penerimaan sumbangan dari paslon. Namun Rp46,8 juta ini, dalam bentuk barang.

Dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tertanggal 24 Oktober 2024, kubu Andika-Hendi melaporkan dana Rp550.100.000. Perinciannya, bersumber dari kocek pribadi Rp250.100.000 dan sumbangan perseorangan Rp300.000.000.

Total, dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tertanggal 24 November 2024, dana masuk sebesar Rp2,5 miliar. Semua dikeluarkan, dan hanya menyisakan saldo Rp10.000.

Sementara, dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pasangan Luthfi-Yasin mencatat dana Rp860.350.000. Rinciannya, dana pribadi Rp806.350.000. Sokongan dana dari parpol dan gabungan parpol sebesar Rp54.000.000. 

Total, pasangan ini melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebesar Rp3,438 miliar. Pengeluaran, hanya menyisakan saldo Rp1 juta saat dilaporkan ke KPU Jateng pada 24 November 2024.

Laporan dana kampanye ini, kontras dengan realita di lapangan selama masa kampanye dari 25 September-23 November 2024. Kedua pasangan ini dalam laporan yang dirilis KPU Jateng lewat https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pasangan_calon tidak melakukan pembaruan metode kampanye. 

Padahal kondisi di lapangan para paslon aktif bergerilya menemui para pemilih.  Andika-Hendi pada acara kampanye jalan sehat di Kota Semarang, menyediakan minyak goreng kemasan botol ukuran 1 liter. Peserta kampanye mengular demi mendapatkan minyak goreng berbekal kupon. 

Peserta kampanye juga berpeluang mendapatkan doorprize dari undian jalan sehat. Hadiah yang diberikan mayoritas berupa kipas angin.

Di sisi lain, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin dalam setiap safari kampanyenya ke daerah-daerah, selalu menggelar “Tebus Murah Sembako”. Seperti kunjungan di Lapangan Bobosan Purwokerto Utara, ada kegiatan tebus murah sembako untuk sekitar 4.000 orang.

Aksi ini juga dilakukan organ relawan mereka, seperti yang dilakukan Relawan Bolone Mas Luthfi di Kabupaten Kudus yang menggelar sembako murah pasar murah dan senam sehat di lapangan Desa Getassrabi, Kecamatan Gebog, Kudus, Minggu 3 November 2024. 

Dengan Rp35.000, warga bisa menebus beras 2,5 kilogram, gula 1,5 kilogram dan 1 liter minyak goreng. Perbandingan dengan harga pasar,  beras medium dipatok Rp14.000/kilogram, gula dibandrol paling murah Rp17.500/kilogram dan minyak goreng Rp17.000/ liter.  Artinya, dengan Rp35.000 seharusnya warga hanya bisa mendapat 2,5 kilogram beras medium.

Tim sukses mengemas bahan pokok ini dalam kantong warna putih yang terpampang wajah Ahmad Luthfi-Taj Yasin dengan tagline “Pilih sing biso Ngopeni Nglakoni Jateng 2”.

Program ‘Tebus sembako murah’ tentu diserbu kaum ibu. Di Klaten, Jawa Tengah, saat kampanye 22 November, pasangan Luthfi-Yasin juga menggelar pasar murah beras seharga Rp1.000 per 2,5 kg.

PELAPORAN DANA KAMPANYE DINILAI TIDAK TRANSPARAN

Pengelola  Lembaga Pengkajian dan Survei Indonesia (LPSI) Semarang, Muchamad Yulianto menilai, laporan dana kampanye pasangan cagub dan cawagub Jateng  tidak masuk akal dan  tidak rasional dengan prakteknya di lapangan. “Proses pilkada sering terjadi sikap tidak fair, tidak jujur,  tidak beretika dan  tidak terbuka. Salah satunya pada laporan dana kampanye,”  paparnya.

Ia mendorong ada perbaikan regulasi soal keterbukaan dana kampanye khususnya terkait asal usul dana. “Tidak terbuka karena takut ketahuan ketika dianalisis publik. Jadi takut bisa ditelusuri para bohir yang ikut cawe-cawe,”  ungkapnya.

Terlebih, menurut Yulianto lembaga pengawas seperti Bawaslu malah tak lebih dari sekedar ornamen demokrasi. “Sepatutnya lembaga ini memaksimalkan pengawasan dan penindakan,” bebernya.

Di kampus Undip di Tembalang, Semarang, penulis menemui pengamat politik Wahid Abdulrahman. Wahid menyatakan wilayah Jawa Tengah yang luas tentu membutuhkan biaya kampanye yang besar. Misalnya, untuk memasang alat peraga kampanye seperti baliho di 35 kabupaten/kota.  Mengutip jasa baliho di gratisongkir.id, baliho ukuran 6 x 12 meter persegi dipatok harga Rp37,5 juta perbulan di lokasi strategis.

Belum lagi pemasangan alat peraga kampanye lainnya ke 8.563 desa. Dana kampanye akan semakin membengkak untuk kegiatan kampanye yang menyedot massa.  “Laporan dana kampanye para pasangan calon tidak mencerminkan pengeluaran tersebut,”  ungkapnya.

Sementara KPU Jateng mematok dana maksimal kampanye sebesar Rp175 miliar. Wahid menyatakan,  pembatasan dana kampanye bertujuan supaya ada kompetisi yang adil dan berimbang. Kedua, menghindari intervensi berlebih dari pemilik modal termasuk dari lembaga donor asing.

Sayangnya,  dalam pilkada masih saja ada transaksi di bawah tangan, yang tidak bisa ditelisik karena keterbatasan aturan dana kampanye.

“Dampaknya para kepala daerah terpilih jadi tersandera oligarki, ini bahayanya. Contohnya sponsor utama pengusaha tambang, maka ada imbal balik dengan kebijakan keuntungan bagi sponsor dalam hal ini pengusaha tambang,” imbuhnya.

ICW: BUTUH REFORMASI PELAPORAN DANA KAMPANYE

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Seira Tamara mengatakan, publik perlu menyoroti total pengeluaran dua pasang cagub dan cawagub Jateng. Pihaknya mencatat pada H-6 pemungutan suara, pengeluaran kedua pasangan ini yang dilaporkan ke KPU Jateng, belum menyentuh angka Rp1 juta. Tentu hal itu tidak mungkin.

“Dana kampanye yang dilaporkan sangat kecil padahal metode kegiatan kampanye sangat masif. Tentu hal itu patut dipertanyakan,” terangnya saat dihubungi Tribun 6 Desember 2024. 

ICW menilai, KPU hanya menyajikan Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang tidak terperinci dan jauh dari transparansi sehingga hanya memfasilitasi kepentingan para kandidat saja. Sebaliknya,  abai terhadap kepentingan pemilih.

Informasi yang kabur dalam LADK dan LPSDK KPU tidak memenuhi hak asasi pemilih untuk membuat Informed decision berdasarkan informasi yang cukup dan komprehensif mengenai setiap kandidat.

“Kondisi ini bagian dari kontribusi besar dari KPU dengan memberikan fasilitas potensi ketidakjujuran yang dilakukan oleh para kandidat,” bebernya.

Seira menyebut laporan dana kampanye baik LADK LPSDK dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) hanyalah formalitas belaka. Bahkan, laporan itu tidak mencerminkan sekian persen dari proyeksi biaya politik yang sebenarnya dikeluarkan oleh pasangan calon.  

“Sudah banyak penelitian yang mengungkapkan biaya taksiran yang dibutuhkan untuk maju untuk skala gubernur sudah sangat tinggi bisa mencapai lebih dari Rp20 miliar,” paparnya.

Pernyataan Seira ini selaras dengan kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri yang menyebutkan calon gubernur membutuhkan biaya antara Rp20 miliar hingga Rp100 miliar dalam pilkada serentak tahun 2015. 

Pada Pilkada 2024, dua pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah melaporkan jauh dari angka tersebut. Andika-Hendi melaporkan mengeluarkan dana kampanye hanya sebesar Rp2,5 miliar sedangkan Luthfi-Yasin di angka Rp3,4 miliar.

Menurutnya, pelaporan dana kampanye pada pilkada serentak 2024 mengalami kemunduran yang signifikan.  Sebab, dalam Pilkada 2014 dan 2019 keterbukaan dana kampanye lebih baik.

Kemunduran itu, lanjut Seira, bagian dari perbedaan tafsiran pejabat KPU periode saat ini dengan periode sebelumnya. “Bahkan, KPU  sempat ingin menghilangkan aturan LPSDK tapi urung dilakukan karena diprotes publik. 

Mereka kemudian mengubah format pelaporan menjadi realtime dengan bentuk angka keseluruhan yang tidak terperinci,” katanya.

Pemilu kali ini, masyarakat tak bisa melihat informasi nama penyumbang, kategori penyumbang dan jumlah dana yang disumbangkan. Alasan yang dikemukakan KPU soal ketidakterbukaan tersebut karena bagian dari melindungi data pribadi. 

“Sebenarnya data pribadi NIK dan NPWP  bisa diburamkan.  Jadi keliru jika tidak dicantumkan siapa penyumbang dana kampanye hanya karena perlindungan data pribadi,” paparnya.

Transparansi laporan dana kampanye tidak hanya memperbaiki regulasi, tapi juga penyelenggara Pemilu.

“Kalau mau mereformasi semuanya kita harus mulai tidak hanya dari regulasi pemilihannya tapi juga partai politik karena parpol juga menjadi aktor kunci dalam pemilu,” paparnya.

KPU JATENG: HANYA MENGAUDIT DANA YANG DILAPORKAN

Ketua KPU Jateng Handi Tri Ujiono mengungkapkan, laporan dana kampanye yang disetorkan oleh paslon cagub dan cawagub peserta Pilkada Jateng 2024 akan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk. 

“Dari KAP nanti yang menilai kepatuhan mereka kesimpulannya adalah patuh atau tidak patuh. Antara patuh  dan tidak standarnya mekanisme pelaporan,” katanya.

Anggota KPU Jawa Tengah Muhammad Machruz menambahkan penyampaian laporan dana kampanye maksimal tanggal 24 November 2024. Kemudian, KPU menyerahkan ke KAP pada 27 November 2024. Pihaknya meminta KAP untuk memeriksa selama 15 hari kerja setelah hari penyerahan berkas.

“Soal perbedaan dana kampanye dengan kondisi lapangan, kami acuannya pada yang dilaporkan. Dana yang dilaporkan itu yang diaudit. Soal norma pantas atau tidak pantas, kami tidak bisa menilai,” ungkapnya.

Terkait laporan dana kampanye supaya lebih detail, Machruz mengakui keterbukaan dana kampanye terbentur  dengan regulasi PKPU Nomor 14 tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pilkada. Dalam aturan itu, siapa penyokong dan dari mana sumbernya tidak dimunculkan. Pelaporan dana kampanye hanya memunculkan total sumbangannya.

“Kami tetap berusaha transparan dengan menyampaikan dana kampanye ini ke publik. semoga perubahan regulasi ke depan lebih ke situ (adanya keterbukaan),” ujarnya.

Soal pengawasan dana kampanye, Anggota Bawaslu Jawa Tengah, Nur Kholiq menuturkan lembaganya tak bisa berbuat banyak.

“Kami hanya memantau dan memonitor saja sampai ke Kantor Akuntan Publik. Tapi sekedar pendekatan formil tidak sampai ke uji material,” ungkapnya, di Semarang, 5 Desember lalu. 

Pihaknya hanya memastikan bahwa regulasi di setiap tahapan dilakukan dengan baik dan benar. “Sepanjang Secara formil sudah terpenuhi ya itu yang kita kawal. Sesuai ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Kholiq menyebut perhatian publik terhadap dana kampanye juga masih minim. “Kami juga sama sekali tidak menerima aduan (pelanggaran) soal dana kampanye,” katanya.  (Iwn)