Al Julani Siap Bentuk Pemerintahan Transisi dan Umumkan Daftar Mantan Pejabat yang Siksa Rakyat

TRIBUNJATENG.COM, DAMASKUS – Penggulingan Presiden Bashar Al Assad oleh aliansi pemberontak dalam 12 hari terakhir menandai babak baru dalam sejarah Suriah.

Setelah 13 tahun perang saudara, pemberontak kini menghadapi tantangan besar: membentuk pemerintahan transisi dan memulihkan stabilitas di negara yang porak poranda.

Perdana Menteri Assad, Mohammed Jalali, telah setuju menyerahkan kekuasaan kepada Pemerintahan Keselamatan yang dipimpin pemberontak.

Pemimpin pemberontak, Abu Mohammed Al Julani, yang kini menggunakan nama aslinya, Ahmed Al Sharaa, memimpin diskusi dengan Jalali mengenai transisi ini.

Al Jazeera melaporkan bahwa Mohamed Al Bashir, kepala Pemerintahan Keselamatan yang berbasis di Idlib, akan memimpin otoritas transisi.

Namun, dengan HTS (Hayat Tahrir Al Sham), aliansi pemberontak yang mendominasi transisi, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh PBB dan banyak negara, legitimasi pemerintahan baru ini masih diragukan.

Diketahui, kelompok HTS pimpinan Sharaa telah menguasai sebagian besar Provinsi Idlib dan sebagian wilayah tetangga, hingga 27 November, yakni ketika bersama dengan faksi-faksi sekutunya melancarkan serangan kilat, merebut wilayah yang dikuasai pemerintah dan merebut Damaskus pada Minggu.

Assad melarikan diri dari Suriah saat pemberontak menyerbu ibu kota, mengakhiri secara spektakuler lima dekade pemerintahan brutal klan atau keluarga Assad.

Tantangan besar menanti Julani berjanji membangun kembali Suriah dan menegakkan pemerintahan sipil yang demokratis.

Namun, tantangan besar menanti, termasuk pemulihan ekonomi, ketegangan regional dengan Israel, hingga krisis diplomasi.

Amerika Serikat dan negara-negara regional seperti Qatar sedang mencari cara untuk berhubungan dengan pemberontak, tetapi kekhawatiran terhadap latar belakang HTS menambah kerumitan.

Di tengah situasi ini, rakyat Suriah berharap akan masa depan yang lebih baik.

“Kami ingin negara yang bebas, setara, dan ditegakkan oleh hukum,” kata Firdous Omar, seorang pejuang pemberontak yang berencana kembali ke pertanian di Idlib.

Namun, stabilitas jangka panjang masih menjadi tanda tanya.

Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, menekankan pentingnya transisi yang menghormati hak asasi manusia.