Wapres Gibran Cek Kondisi Terkini Bendungan Jlantah Karanganyar, Rencana Diresmikan 7 Januari 2025

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka meninjau Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Jlantah di Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar pada Jumat (27/12/2024). 

Didampingi Pj Bupati Karanganyar, Timotius Suryadi dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS), Maryadi Utama, Gibran terlihat meninjau proyek pembangunan bendungan yang berlokasi di dua desa yakni Desa Tlobo dan Karangsari Kecamatan Jatiyoso. 

Kepala BBWSBS, Maryadi Utama menyampaikan, kunjungan Wakil Presiden kali ini untuk memastikan proyek dapat selesai pada akhir tahun ini.

Baca juga: Penampakan Terkini Bendungan Jlantah Karanganyar, Bakal Diresmikan Januari 2025

Baca juga: Warga RT 03 Mulai Tinggalkan Dusun Gondang, Kaya Mendadak Imbas Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar

Pihaknya mentargetkan pembangunan bendungan dapat selesai dan diresmikan pada awal tahun depan. 

Pasalnya hanya menyisakan pekerjaan ringan seperti pengaspalan dan pemasangan railing. 

"Progres saat ini sudah 98,6 persen."

"Insya Allah akhir tahun selesai."

"Rencana 7 Januari 2025 diresmikan Presiden Prabowo Subianto," katanya kepada Tribunjateng.com, Jumat (27/12/2024). 

Dia menerangkan, pembangunan bendungan sempat mengalami kendala geologis, sehingga perlu dilakukan perbaikan pondasi.

Selain untuk penyediaan air baku, irigasi pertanian dan pembangkit tenaga, terangnya, bendungan juga diproyeksikan menjadi kawasan wisata.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala daerah untuk menggerakan kelompok peduli waduk yang berasal dari masyarakat sekitar. 

Baca juga: Bendungan Jlantah di Karanganyar Ditargetkan Selesai Awal 2024

Baca juga: Masih Proses, Pembebasan Lahan Terdampak Bendungan Jlantah Karanganyar Kini Capai 85 Persen

Sementara itu PPK Pengadaan Tanah BBWSBS, Rahayu Mahanani menambahkan, masih ada 12 hektare lahan yang kini masih proses untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi. 

Mayoritas atau sekira 11,7 hektare merupakan tanah kas desa setempat.

Dia mengungkapkan, lamanya proses ganti rugi tanah kas desa dikarenakan harus melalui izin Gubernur terlebih dahulu. 

"5 bidang (tanah kas desa) sudah dapat izin proses pencarian, sisanya simultan, bertahap, dua tahap selesai April 2025," jelasnya.