Wonosobo Hebat
Selamat Datang di Superhub Pemkab Wonosobo

Berita Kendal

Usaha Stockpile Pasir Tak Berizin Bebas Beroperasi 4 Tahun di Weleri, DPRD Kendal: Lha Kok Bisa?

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, Sisca Meritania mempertanyakan keberadaan usaha stockpile pasir yang dibangun di antara 4 desa di Weleri.

TRIBUN JATENG/Agus Salim Irsyadullah
TAMBAL JALAN - Warga melakukan penambalan jalan secara swadaya yang mengalami kerusakan parah akibat aktivitas dump truk pengangkut pasir milik pengusaha stockpile di Kecamatan Weleri Kendal, Minggu (13/4/2025). Warga mendesak agar stockpile tersebut dilakukan penutupan permanen. 

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, Sisca Meritania mempertanyakan keberadaan usaha stockpile pasir yang dibangun di antara 4 desa di Kecamatan Weleri.

Keberadaan 7 gudang pasir yang berdiri sejak 4 tahun terakhir itu telah berdampak negatif terhadap aktivitas warga di Desa Sumberagung, Bumiayu, Penyangkringan, dan Nawangsari.

Tak hanya mengalami kerugian materiil, warga juga menderita gangguan penyakit saluran pernapasan.

Baca juga: Carut Marut Usaha Stockpile Pasir di Weleri Kendal Mayoritas Tak Berizin, Warga 4 Desa Murka

Baca juga: Pemkab Kendal Sebut Tak Semua Pengusaha Kantongi Izin Operasional Stockpile Pasir di Weleri

Data DLH Kabupaten Kendal, terdapat 2 perusahaan yang memiliki izin, sedangkan 4 perusahaan lain tak berizin dan saat ini para pemilik telah melarikan diri. 

Adapun 1 perusahaan lagi statusnya belum jelas.

"Kok bisa ada stockpile ini beroperasi."

"Memang ada yang sudah berizin, tetapi yang lainnya kan tidak berizin."

"Malah ada 4 pemilik usaha stockpile yang kabur," katanya, Senin (14/4/2024).

Sisca pun mendesak agar Pemkab Kendal membentuk tim kajian dan segera mengambil kebijakan terhadap penutupan usaha sebagaimana tuntutan warga.

"Apalagi warga sudah lama merasakan dampak negatif dari stockpile pasir ini," ujarnya.

Sisca tak memungkiri jumlah usaha stockpile pasir maupun tambang menjamur di Kabupaten Kendal, sehingga perlu adanya langkah tegas dari pemangku kebijakan, yang bersinergi dengan DPRD sebagai mitra Pemkab Kendal untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Stockpile dan galian C sekarang ini menjamur di Kabupaten Kendal."

"Ini berefek sangat besar untuk lingkungan dan sosialnya,"

"Kami dan Pemkab Kendal dalam hal ini Bupati akan terus berkomunikasi serta berkoordinasi untuk kenyamanan bersama." tegasnya.

TOLAK STOCKPILE PASIR - Spanduk penutupan permanen usaha stockpile pasir terpasang di depan salah satu penggilingan pasir di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Minggu (13/4/2025). Ini merupakan bentuk protes warga di empat desa yang terkena dampak parah seusai pendirian tempat usaha stockpile pasir tersebut.
TOLAK STOCKPILE PASIR - Spanduk penutupan permanen usaha stockpile pasir terpasang di depan salah satu penggilingan pasir di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Minggu (13/4/2025). Ini merupakan bentuk protes warga di empat desa yang terkena dampak parah seusai pendirian tempat usaha stockpile pasir tersebut. (TRIBUN JATENG/AGUS SALIM IRSYADULLAH)

Tak Semua Berizin

Pemkab Kendal menegaskan 7 usaha stockpile pasir yang beroperasi di Kecamatan Weleri tak semuanya memiliki izin operasional.

"Sampai saat ini kami belum pernah teken kontrak terkait izin lingkungan dari 4 perusahaan itu," kata Kepala DLH Kabupaten Kendal, Aris Irwanto seusai mediasi Bupati dan warga di Kecamatan Weleri, Minggu (13/4/2024).

Aris menerangkan, pihaknya hanya mengeluarkan izin operasional jika perusahaan telah memenuhi persyaratan, termasuk persetujuan dari pemerintah desa.

Jika pemerintah desa tidak memberikan persetujuan izin operasional, pihaknya akan melarang sebuah perusahaan untuk berdiri.

"Kami tegaskan, kami hanya akan memberikan izin kalau ada tapak asma dari RT, RW, dan desa yang mengizinkan usaha itu berdiri di lingkungannya."

"Jika itu ada, baru bisa saya teken izin operasionalnya," tegasnya.

Terpisah, Camat Weleri, Dwi Cahyono Suryo menuturkan awalnya terdapat perusahaan yang mengajukan izin operasional.

Namun lambat laun, muncul perusahaan lain yang berdiri tanpa izin.

"Kecamatan tidak ada pemberitahuan, tahu-tahu ada masalah."

"Akhirnya kecamatan dan desa ikut memediasi," ungkapnya.

Terkait penutupan operasional perusahaan, pihaknya akan melakukan kajian ulang sesuai kesepakatan sewaktu musyawarah awal.

"Nah nanti lebih besar manfaat atau mudharatnya."

"Sesuai kesepakatan awal waktu musyawarah desa, kami yakin langkah yang akan diambil pemerintah Kabupaten Kendal nantinya yang lebih tepat," tandasnya.

Baca juga: Timbulkan Bau Tak Sedap, Depo Sampah Kaliwungu Kendal Akan Ditutup Permanen 

Baca juga: 4 Tahun Tertindas Aktivitas Stockpile Pasir, Warga Weleri Kendal Desak Tutup Permanen: Harga Mati

Diprotes Warga 

Warga empat desa di Kecamatan Weleri yakni Desa Sumberagung, Bumiayu, Penyangkringan, dan Nawangsari melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk protes aktivitas stockpile pasir.

Lalu lalang dump truk muatan pasir yang sudah beroperasi selama 4 tahun di sekitar desa, membuat akses jalan utama penghubung antar kecamatan sejauh 2 kilometer mengalami rusak parah.

Beberapa waktu lalu, warga sempat melakukan audiensi dengan para pemilik usaha stockpile, agar bersedia melakukan perbaikan jalan.

Namun, pengusaha tersebut dinilai mengingkari kesepakatan yang telah dibuat.

Proses perbaikan jalan tak menggunakan spesifikasi aspal sesuai kesepakatan awal.

Warga yang terlanjur naik pitam, langsung melakukan aksi turun ke jalan.

Membawa peralatan bangunan, warga iuran swadaya menambal jalan yang rusak menggunakan cor seadanya.

Koordinator aksi, Alex Susanto mengatakan aktivitas pengusaha stockpile telah meresahkan dan membuat warga merasakan dampak negatif.

Bahkan warga juga terjangkit penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat polusi debu oleh dump truk yang melintas tak kenal waktu.

"Beberapa warga kami, ada yang jualan di warung tidak laku karena banyak debunya."

"Padahal sebelumnya ya normal-normal saja."

"Ada juga anak sekolah yang terjatuh saat naik motor karena jalannya rusak," katanya, Minggu (13/4/2025).

Alex pun mendesak Pemkab Kendal agar menutup permanen usaha stockpile pasir tersebut.

"Intinya kami mau stockpile pasir itu ditutup."

"Itu sudah harga mati."

"Sudah banyak warga yang rugi adanya aktivitas itu," tegasnya.

Diterangkannya, saat ini terdapat 7 pengusaha stockpile pasir yang beroperasi di sekitar desa.

Namun, saat ini hanya tersisa 1 lokasi yang masih beraktivitas.

"Yang lain sudah pada kabur orangnya, ini tinggal satu."

"Tadi Bupati Kendal juga sempat turun langsung untuk mendegar keluhan warga sini, dan kami tetap minta stockpile itu ditutup selamanya," ungkapnya.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari yang menemui massa mengungkapkan, pihaknya tak bisa langsung memutuskan penutupan stockpile pasir

Pihaknya akan melakukan pemanggilan dengan pengusaha stockpile untuk mencari solusi sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.

"Kami hadir untuk menindaklanjuti aduan masyarakat di sini."

"Terkait stockpile, kami akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan," terangnya.

Bupati menambahkan, saat ini pihaknya tengah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan ini.

"Kami akan bentuk tim untuk menyelesaikan masalah ini."

"Kami tidak ingin menyelesaikan secara sepihak," tandasnya. (*)

Baca juga: Kecelakaan Bus Medali Mas Tabrak Bus Gunung Harta di Tol Ungaran, 2 Korban Luka Dirawat di RSUD

Baca juga: BREAKING NEWS: Wanita Hamil Tewas di Kamar Hotel Kudus Karena Dibunuh, Pelakunya Pacar Korban

Baca juga: Pria Buruh Nelayan Warga Tayu Pati Ditemukan Tewas di Sawah, Pamitnya Pergi Mancing

Baca juga: Serunya Puluhan ASN Adu Keterampilan Mengemudi Meriahkan HUT ke-59 Kabupaten Batang

Sumber: Tribun Jateng
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved