Hari Kebebasan Pers Sedunia, AJI dan PFI Semarang Kecam Kekerasan Aparat Terhadap Jurnalis

Menurutnya, pemahaman aparat terhadap kerja jurnalistik masih rendah.

Oleh karenanya, dia mendukung organisasi profesi seperti AJI Semarang dan PFI Semarang untuk membentuk Komite Keselamatan Jurnalis tingkat daerah sebagai langkah konkret. 

"Kita tidak bisa hanya berharap pada sistem. Harus ada upaya literasi yang masif kepada aparat, lembaga negara, dan masyarakat soal bagaimana kerja jurnalistik itu dilindungi hukum,” lanjutnya.

Lebih jauh, Dhana menilai kondisi kebebasan pers di Jawa Tengah sedang mengalami kemunduran.

Belum tumbuhnya sikap saling menghargai antara aparat dan jurnalis di lapangan kerap memicu tindakan represif. 

"Di lapangan, masih banyak yang melihat kerja jurnalistik sebagai ancaman.

Bahkan masih ada yang menganggap peliputan sebagai tindakan makar.

Padahal kami bekerja untuk kepentingan publik, sesuai etika, dan telah tersertifikasi Dewan Pers,” tegasnya.

Direktur LBH Kota Semarang, Ahmad Syamsuddin Arief, menilai bahwa kondisi demokrasi saat ini sedang terancam, baik oleh kebijakan negara maupun oleh sikap represif aparat terhadap jurnalis warga sipil. 

“Kami melihat negara makin semena-mena. Jurnalis yang punya cantolan undang-undang saja masih digebuk.

Ini alarm bahaya untuk demokrasi,” kata Samsuddin.

Dia juga menyinggung bagaimana Jawa Tengah dijadikan wilayah relokasi industri dari Jakarta dan Jawa Barat, yang dalam narasi pemerintah disebut “kondusif”.

Namun menurutnya, istilah kondusif ini dimaknai secara menyimpang.

“Kondusif diartikan sebagai tidak adanya suara perlawanan.

Maka ruang-ruang kritik dibungkam.