Bupati Kudus Resmikan Gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa: Ruang Kegiatan dan Diskusi yang Memadai

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, meresmikan gedung Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo kemarin, Rabu (14/5/2025).

Hadirnya gedung baru LKD menjadi tempat diskusi strategis dalam membangun desa lebih maju lagi.

Menurut dia, kehadiran gedung baru LKD dapat memperkuat kolaborasi pemerintah desa untuk pembangunan desa yang lebih terarah.

Baca juga: Dongkrak Potensi Wisata di Desa Menawan, Ketua TP PKK Kudus: Butuh Sinergi dalam Promosi

Selain itu, sebagai wadah dan simbol bagi seluruh elemen desa dalam mendiskusikan kemajuan desa.

"Gedung ini bisa dimanfaatkan untuk kegiatan TP PKK desa, karang taruna, gedung arsip perpustakaan, dan tim Desa Tangguh Bencana (Destana). Misalnya kegiatan dari PKK, Destana, dan lain sebagainya juga bisa dilaksanakan di Gedung LKD," terangnya.

Sam'ani tak lupa mengingatkan kepada pemerintah desa agar segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui Musyawarah Desa Khusus.

Supaya bantuan dari pemerintah yang diprogramkan untuk menunjang berdirinya koperasi desa bisa tersalurkan. Tentunya berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah terbentuk di masing-masing desa.

"Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mohon segera dibentuk melalui musyawarah desa khusus," tegasnya.

Kepala Desa Bulung Kulon, Ruslan menyampaikan, pembangunan gedung LKD ini didasari lantaran musyawarah desa sering kali dilakukan di kantor balaidesa karena belum memiliki fasilitas sendiri.

Pemerintah Desa Bulung Kulon memberikan fasilitasi dengan membangunkan gedung yang lebih representatif untuk sarana diskusi, berkegiatan dan sarana musyawarah untuk kemajuan desa.

Kata dia, pembangunan gedung LKD didanai dari anggaran dana desa senilai Rp 860 juta dengan luas gedung 12 meter x 18 meter.

Dengan harapan gedung tersebut dapat berguna sebagai sarana kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat Desa Bulung Kulon.

"Saya menginisiasi gedung LKD karena rapat dan diskusi sering dilakukan di kantor kami. Biar lebih leluasa bermusyawarah maka ada gedung tersendiri," tuturnya. (Sam)

Baca juga: DPRD Minta Bupati Kudus Evaluasi Kepala OPD Tidak Kompeten, Banyak yang Absen Saat Rapat Paripurna