Konflik Yayasan Darun Nujaba Banyumas: Anak Gugat Ayah, Persidangan Lanjut ke Mediasi

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Sengketa internal Yayasan Darun Nujaba yang menaungi lembaga pendidikan di Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, kini menjadi perhatian publik. 

Bukan semata soal legalitas kepengurusan, perkara ini juga membuka kisah pelik konflik keluarga, seorang anak menggugat ayah kandungnya sendiri.

Gugatan ini dilayangkan Mifta Reza Notoprayitno terhadap ayahnya, Zainal Abidin Ishak beserta beberapa anggota keluarga lainnya, termasuk adik-adiknya. 

Baca juga: Antara Harapan dan Realita: Kisah Dapur MBG Yang Sempat Mati Suri Sejenak di Banyumas

Baca juga: Lahan Hutan Seluas 5,46 Hektar di Banyumas Bakal Jadi Milik Perorangan

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto pada Kamis (16/5/2025) dan berlanjut ke tahap mediasi.

Akar permasalahan terletak pada perubahan struktur kepengurusan yayasan yang tertuang dalam Akta Nomor 3 pada 6 Februari 2025. 

Dalam akta tersebut, Mifta yang mengklaim sebagai pendiri yayasan bersama mendiang ibunya sejak 2008 digeser dari posisi pembina menjadi pengawas.

Kuasa hukum Mifta, Guyub Bekti Basuki menilai perubahan ini cacat hukum. 

Dia menyebut, perubahan pengurus dilakukan tanpa prosedur yang sah, karena menurut anggaran dasar, keputusan semacam itu harus melibatkan pembina.

"Klien kami tidak pernah mendapat undangan resmi rapat perubahan pengurus." 

"Padahal dialah satu-satunya pembina yang sah berdasarkan Akta 2021," ujarnya, Jumat (16/5/2025). 

Baca juga: Daerah Khusus untuk Jateng Selatan, Bupati Banyumas: Setuju Asal Ada Undang-Undangnya

Baca juga: Sekolah Bukan Tempat Cari Keuntungan! Bupati Sadewo Larang SD-SMP Negeri di Banyumas Tarik Pungutan

Pihaknya mendesak agar Akta tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku dan struktur dikembalikan seperti semula.

Namun pihak tergugat membantahnya. 

Kuasa hukum tergugat, Aditya Surya Kurniawan menyebut, gugatan Mifta tak berdasar.

"Penggugat justru hadir dalam rapat perubahan pengurus." 

"Lucu kalau sekarang menyebutnya tidak sah," ujarnya. 

Meski begitu, pihak tergugat menyatakan siap mengikuti proses mediasi sebagai bentuk iktikad baik.

Sidang yang dipimpin hakim Muslim Setiawan, belum menghasilkan putusan. 

Beberapa pihak tergugat, termasuk dari Kementerian Hukum dan HAM, belum hadir dan dijadwalkan ulang untuk pemanggilan.

Mediasi kini menjadi harapan satu-satunya meredakan ketegangan keluarga yang telah merembet ke ranah hukum. 

Apabila gagal, perkara ini bisa menjadi contoh penting bagaimana konflik internal bisa merusak integritas tata kelola yayasan keluarga. (*)

Baca juga: Pemkab Batang Dorong Swasembada Beras, Petani Terima Bantuan Alsintan Rp5 Miliar

Baca juga: Ditangkap! Preman Berkedok Wartawan Peras Pengusaha Semarang, Ngakunya dari Kompas dan Detik

Baca juga: Nasib Siswa SDN 2 Sumur Kendal, 6 Bulan Ini Numpang Belajar di Rumah Warga Karena Atap Kelas Roboh

Baca juga: Edy Herijanto Jabat Pj Sekda Kabupaten Pekalongan, Gantikan Tugas Sementara Yulian Akbar