5 Sekolah Rakyat di Jateng Dipastikan Mulai Digelar Juli 2025

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Lima wilayah di Jawa Tengah akan menjadi pilot project penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Kelima wilayah itu telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat untuk mulai menyelenggarakan aktivitas belajar mengajar pada Juli 2025.

Setiap rombongan belajar (rombel), nantinya akan diisi oleh 25 siswa.

Baca juga: Mulai Operasional Juli 2025, Sekolah Rakyat di Jateng Terus Disiapkan

Baca juga: Berikut Rincian Anggaran Kebutuhan Sekolah Rakyat, Sudah Termasuk Seragam dan Laptop Siswa

Hal tersebut dipertegas oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Dikatakannya, berbagai persiapan terus dilakukan oleh pemerintah agar Sekolah Rakyat tersebut benar-benar siap.

Penyiapan sarana Sekolah Rakyat sebagaimana program Pemerintah Pusat sudah dilakukan.

"Masing-masing kabupaten sudah mengajukan dan sudah dilakukan verifikasi," kata Ahmad Luthfi.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, pada 2025 ada 100 titik sekolah rakyat di Indonesia yang dibangun.

63 titik sudah teken kontrak.

Adapun renovasi bangunan ditargetkan untuk operasional pada Juli 2025.

Daya tampungnya sekira 247 rombel dengan total 6.105 siswa.

Sisanya sekira 37 titik lainnya masih disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan target renovasi bangunan dimaksimalkan selesai Juli 2025.

Di Jawa Tengah, titik yang sudah teken kontrak antara lain Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Sentra Terpadu Prof Seoharso Surakarta, Sentra Satria Baturaden, Sentra Antasena Magelang, dan Sentra Margo Laras Pati.

Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045. 

Sekolah ini akan menyisir anak-anak dari keluarga tidak mampu yang miskin dan miskin ekstrem.

Juga anak-anak berpotensi putus sekolah atau mungkin yang sekarang tidak melanjutkan sekolah.

"Ini yang menjadi sasaran utama dan setiap kementerian sudah punya tugas sesuai Inpres, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota juga punya tugas khusus dari Presiden," katanya.

Senyampang dengan itu, Pemprov Jateng pada 2025 juga sedang menjalankan program kemitraan dengan SMA/SMK swasta di wilayahnya.

Melalui program ini, Pemprov Jateng membuka lebar akses pendidikan gratis bagi siswa miskin di wilayahnya.

Setidaknya ada 139 sekolah swasta yang bermitra untuk menambah daya tampung peserta didik melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Terdiri atas 56 SMA swasta dan 83 SMK swasta di Jawa Tengah. 

Sebelumnya, Pemprov Jateng juga sudah memiliki SMK Jateng di beberapa lokasi yang juga diprioritaskan untuk anak dari keluarga miskin dan tidak mampu. 

Baca juga: Sekolah Rakyat di Wonosobo Siap Tampung 100 Siswa Jenjang SMA, Mensos RI Pastikan Tepat Sasaran

AJak Kampus Suplay Tenaga Pengajar

Terpisah, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak kampus di Semarang untuk ambil bagian dalam menyuplai tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.

Pada kunjungannya di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Wamensos mendorong agar kampus tersebut juga bisa turut memasok tenaga pengajar di sekolah gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ditargetkan mulai buka pada tahun ajaran baru 2025/2026.

"Sekarang ini memang kami sedang berkeliling ke kampus-kampus, mengajak untuk terlibat aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat ini."

"Kalau di Jawa Tengah, kami akan bersinergi untuk program pengetasan kemiskinan."

"Kami sosialisasi program Kemensos, kolaborasi pemberdayaan, dan karena di sini menghasilkan guru-guru, kami berharap UPGRIS bisa memasok guru-guru yang hebat untuk mengajar di Sekolah Rakyat," kata Agus Jabo.

Pihaknya saat ini juga sedang melakukan asesmen yang dilakukan Dikdasmen bersama pemerintah daerah.

Hal itu untuk memastikan bahwa guru-guru yang akan mengajar di sekolah tersebut berasal dari daerah tempat sekolah itu dibangun.

Pihaknya menekankan, siswa dan guru harus berasal dari lokasi yang sama.

"Misalkan Kota Semarang, Sekolah Rakyat di Kota Semarang siswanya harus dari Kota Semarang."

"Gurunya juga dari Kota Semarang."

"Untuk kepala sekolah sedang tes wawancara," ungkapnya.

Dia menyebut, pihaknya saat ini juga sedang melakukan asesmen untuk menentukan kebutuhan guru di setiap kota.

"Kira-kira nanti kebutuhannya di tiap kota berapa, apakah PPPK, PPG, ASN, kami sedang asesmen agar guru-gurunya adalah yang terbaik di Sekolah Rakyat itu," jelasnya.

Wamensos menekankan, sekolah ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Anak-anak yang lulus dari Sekolah Rakyat diharapkan memiliki tiga hal penting yakni keilmuan dan kecerdasan, karakter yang baik, serta keterampilan praktis.

"Tentunya guru-gurunya juga harus punya empati terhadap siswa yang berasal dari keluarga miskin," imbuhnya.

Baca juga: Setiap Siswa Dijatah Rp48,2 Juta per Tahun, Target 100 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Mulai Juni

Baca juga: Sekolah Rakyat di Blora Gunakan Eks SDN 4 Balun, Kebutuhan Lahan Masih Kurang 2 Hektare

Kebutuhan Anggaran Operasional Sekolah Rakyat

Kebutuhan anggaran untuk operasional Sekolah Rakyat telah dihitung dan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ditargetkan, setidaknya ada 100 Sekolah Rakyat di berbagai wilayah di Indonesia yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.

Kebutuhan anggaran itu di dalamnya disebut sudah termasuk yang akan diterima siswa di setiap tahunnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, biaya siswa Sekolah Rakyat per anak mencapai Rp48,2 juta per tahun.

Menurut Saifullah Yusuf, biaya tersebut mencakup perlengkapan sekolah seperti seragam, termasuk alat-alat sekolah yang lain seperti laptop hingga sepatu.

Mensos Saifullah Yusuf juga sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah melapor kepada Presiden."

"Indeks pembiayaan per siswa sekira Rp48,25 juta per tahun," kata Gus Ipul seperti dilansir dari Kompas.com, Minggu (1/6/2025).

Gus Ipul menegaskan bahwa untuk tahun pertama memang biaya yang dibutuhkan cukup tinggi.

Tapi dia yakin di tahun-tahun selanjutnya akan lebih kecil lagi.

Sementara itu, secara total, Gus Ipul mengatakan bahwa anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp2,3 triliun berdasarkan asumsi untuk 100 lokasi di tahun ajaran 2025-2026.

“Anggaran kebutuhan operasional Sekolah Rakyat jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya Rp2,3 triliun,” jelasnya.

Gus Ipul merinci anggaran tersebut, dari 100 lokasi yang terdiri dari 340 rombel (rombongan belajar), dikalikan dengan 25 siswa per rombel, dan totalnya sekira 8.850 siswa. 

“Jadi ini masih berupa asumsi, karena kemungkinannya bisa lebih dari 10.000 siswa,” lanjut Gus Ipul.

Di sisi lain, untuk anggaran sarana prasarana sekolah rakyat di 100 lokasi, 354 rombel sebesar Rp487,14 miliar.

Biaya tersebut mencakup sarana laboratorium, komputer, kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, kelas, dan lain sebagainya.

Sementara itu, untuk penyusunan kurikulum dibutuhkan anggaran Rp3,66 miliar.

Untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik, anggarannya Rp1,11 triliun.

Kemudian, operasional Sekolah Rakyat Rp187,73 miliar dan dukungannya Rp116,64 miliar.

Gus Ipul menegaskan bahwa kesiapan sarana dan prasarana tersebut ditargetkan rampung akhir Juni atau awal Juli 2025.

"Kesiapan sarpras, diharapkan nanti akhir Juni atau awal Juli sudah tuntas."

"Kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus."

"Kesiapan guru juga sudah kami lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, PANRB, BKN, maupun unsur-unsur yang lain," ungkap Mensos. (*/kompas.com)

Baca juga: Tissa Biani Cuma Jadi Tamu di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise: Tak Dapat Seragam

Baca juga: Pengakuan Yusuf Disiksa Polisi Selama 7 Jam, Baru Dilepas Setelah Keluarga Setor Uang

Baca juga: PDAM Pekalongan Genjot Sumber Air Baru, Target Tambahan 300 Liter per Detik

Baca juga: Dukung Program Sekolah Rakyat, Pemkab Jepara Siapkan Lahan 5 Hektare