TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mendapatkan laporan melalui pesan WhatsApp maupun telepon terkait gagalnya uji kompetensi sekira 8.000 calon tenaga kesehatan.

Penyelenggaraan uji kompetensi pada Minggu (20/8/2023), harus ditunda karena tes yang berbasis komputer atau CBT itu mengalami kendala.

Yang menjadi masalah, banyak peserta yang sudah mengeluarkan biaya pengujian dan akomodasi untuk datang ke tempat uji kompetensi.

Diketahui, uji kompetensi merupakan tahapan yang harus dilalui lulusan sekolah kesehatan atau calon nakes untuk memenuhi persyaratan mendapat surat tanda registrasi (STR) maupun surat izin praktik (SIP).

Baca juga: Banyak Agenda Agustusan, Polisi di Blora Imbau Warga Antisipasi Curanmor

Baca juga: Pratama Arhan Menikah Hari Ini di Jepang, Keluarga di Blora Siapkan Syukuran 100 Orang

Penyelenggara tes ini secara nasional, yakni asosiasi profesi kesehatan dan asosiasi perguruan tinggi melalui komite nasional uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Adapun biaya pendaftarannya Rp 275.000 per orang.

“Biaya ini belum termasuk biaya perjalanan, penginapan, dan konsumsi selama berada di lokasi."

"Bagi mereka yang berada di kepulauan atau daerah 3T pasti biayanya lebih mahal untuk mencapai lokasi tes."

"Bagi mahasiswa tentu ini biaya yang tidak murah,” ucap Edy Wuryanto kepada Tribunjateng.com, Senin (21/8/2023).

Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu prihatin dengan adanya masalah ini.

Peserta sudah mempersiapkan diri hingga datang ke lokasi ujian.

Menurut cerita yang didapat Edy, mulanya server lambat lalu akhirnya malah mati total.

Kejadian ini menimbulkan keresahan.

“Mereka yang mau ujian pasti sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari."

"Ini harus harus ada tanggung jawab dari penyelenggara,” desak Edy Wuryanto.

Baca juga: Pria Blora Aniaya Perempuan Sampai Luka Berat, Polisi: Balas Dendam, Dulu Sering Dibuli

Baca juga: Blora Darurat Kekeringan, Dropping Air Bersih Capai 715 Ribu Liter

Edy meminta ada evaluasi terkait kejadian ini.

Keterangan mengapa gagalnya uji komptensi ini harus disampaikan kepada peserta dan disertai permohonan maaf.

Edy menambahkan bahwa uji kompetensi ini bertujuan untuk memastikan SDM kesehatan berkualitas.

Namun sayangnya, sistem pengujiannya masih bobrok.

“Inginnya SDMnya baik tapi sistem yang dimiliki negara belum baik,” terang Edy Wuryanto.

Politikus PDI Perjuangan ini memberikan saran agar dilakukan uji kompetensi ulang.

Namun peserta tidak dikenakan biaya apapun.

Selanjutnya evaluasi atas kejadian ini dijadikan pembelajaran agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

“Jangan sampai hal memalukan ini terjadi lagi."

"Harus ada antisipasi sebelum diselenggarakan ujian,” tutup Edy Wuryanto. (*)

Baca juga: Karnaval di Kecamatan Karanganyar dan Wonopringgo, Ini Kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Baca juga: Henggar Budi Anggoro Kembali Jabat Pj Bupati Pati, SK Mendagri Diserahkan Gubernur Ganjar Pranowo

Baca juga: DLU Holding Bantu Paket Sembako Rp 250 Juta Kepada Nelayan Terdampak Kebakaran di Tegal

Baca juga: Wabup Albar Menginginkan Dana Bagi Hasil Geothermal Makin Bermanfaat Bagi Warga Wonosobo