TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pemkab Kudus menggelontorkan anggaran penanganan sampah berbasis desa senilai Rp100 juta per desa per tahun.

Penanganan sampah mulai diintensifkan pada 2026 dengan memaksimalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Setiap desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus diproyeksikan mendapatkan anggaran Rp100 juta melalui Bantuan Keuangan Khusus.

Baca juga: Sosok Abdul Hakam Direktur RSUD Kudus, Gagas Terobosan Ekstrak Daun Pegagan Tangani TBC Remaja

Baca juga: Dispertan Kudus Serukan Semua RPH Taati Regulasi

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris mengatakan, penanganan sampah menjadi prioritas mulai 2026.

‎Hal tersebut disampaikan Bupati dalam rapat kerja wilayah (Rakerwil) bersama Kepala Desa, Lurah, serta lembaga atau instansi lintas sektor pada Rabu (30/7/2025) di Kantor Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Kata dia, saat ini sudah waktunya persoalan sampah ditangani sampai tingkat desa.

Dengan memaksimalkan anggaran yang diberikan Pemkab Kudus melalui Bantuan Keuangan Khusus.

Program tersebut sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah terhadap persoalan sampah di Kota Kretek.
‎
‎"Masalah sampah adalah persoalan bersama."

"Butuh sinergi dari semua pihak agar bisa dituntaskan dengan optimal," terangnya.

Sam'ani memastikan bahwa Pemkab Kudus bakal serius tuntaskan persoalan sampah.

Konsentrasi Pemkab Kudus bagaimana sampah yang dihasilkan masyarakat selesai di tingkat desa.

Tidak lagi menjadi permasalahan baru di TPA Tanjungrejo.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana menambahkan, bantuan Rp100 juta per desa per tahun digunakan untuk pengelolaan sampah.

Seperti untuk pembelian tempat sampah, bentor sampah, pengadaan mesin pencacah sampah plastik, juga pembangunan tempat pengelolaan dan pengolahan sampah.

Anggaran tersebut rencananya disalurkan serentak ke desa-desa pada 2026.

"Termasuk pengadaan mesin pencacah sampah juga bisa."

"Disesuaikan kebutuhan masing-masing desa agar sampah selesai di tingkat desa," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Kudus Lelang Barang Bekas, Laku Rp 312 Juta

Baca juga: Mulai 1 Agustus 2025, RSUD dr Loekmono Hadi Kudus Buka Poliklinik Sore

Sebelumnya, pemerintah desa sudah membuat proposal perencanaan yang telah diajukan ke pemerintah daerah.

Proposal perencanaan tersebut sudah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator pada 2024, selanjutnya anggaran bisa dicairkan pada 2026.

"Program ini diharapkan agar bisa mengurangi beban sampah di TPA," ucapnya.

Penanganan Limbah hingga Kesehatan

Selain itu, Pemkab Kudus juga fokus penanganan limbah dan polusi yang kerap menimbulkan dampak kesehatan.

Dinas PKPLH Kabupaten Kudus diminta menindaklanjuti laporan masyarakat dengan cepat, seperti kasus asap pembakaran dan limbah rumah tangga yang mencemari lingkungan.

Persoalan stunting juga menjadi perhatian serius Pemkab Kudus.

Peran Puskesmas, bidan, dan kader kesehatan menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi dan intervensi kepada masyarakat.
‎
Dinkes diminta melakukan inspeksi terhadap jajanan anak-anak, terutama di lingkungan sekolah.

Dalam rangka mencegah asupan dari jajajan siap saji yang tidak layak atau bisa membahayakan kesehatan anak.
‎
Bupati Kudus juga menyoroti permasalahan sanitasi.

Masyarakat diminta lebih peduli terhadap penggunaan air bersih yang layak.

Yaitu air yang terjamin dari sisi higienitas dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit. (*)

Baca juga: Suami Curigai Gelagat Istri Saat Subuh, Kedua Anaknya Ditemukan Tewas di Pantai Sigandu Batang

Baca juga: Pujasera Balidul, Spot Baru Kuliner Murah Meriah di Banyumas, Harga Mulai Rp5.000

Baca juga: Inilah Sosok Dosen Fisip Unsoed Terduga Pelaku Pelecehan, Dekan: Masih Aktif di Kampus

Baca juga: Siap-siap, PSIS Semarang Segera Perkenalkan 3 Pemain Asing Lagi, Siapa Sajakah Mereka?