Di Kota Pekalongan Warga Cukup di Rumah Saja, BPKB Aman Terkirim Lewat Program BPKB Batik

TRIBUNJATENG. COM, PEKALONGAN - Masyarakat Kota Pekalongan kini tak perlu repot datang ke kantor polisi untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Melalui inovasi layanan publik bernama 'BPKB Batik' (BPKB Aman dan Terkirim), Satlantas Polres Pekalongan Kota menghadirkan kemudahan dengan mengantarkan langsung BPKB ke rumah pemilik kendaraan secara gratis.

Kasat Lantas Polres Pekalongan Kota AKP Andi Susanto menjelaskan, program 'BPKB Batik' merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang registrasi kendaraan bermotor.

"Ini bentuk pelayanan kami kepada masyarakat agar lebih nyaman.

Setelah BPKB selesai, petugas langsung mengantarkannya ke rumah, tanpa biaya apa pun," ujar AKP Andi Susanto, Kamis  (30/10/2025).

Baca juga: Viral Kreak Bersenjata Tajam Meresahkan di Bawen Semarang, Polisi: Tinggal Tunggu Waktu

Menurutnya, proses penerbitan BPKB membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) karena harus melalui sejumlah tahapan administrasi.

Dengan adanya layanan antar ini, masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor polisi, sehingga lebih efisien dan menghemat waktu.

"Kami juga menyediakan BPKB Delivery Centre di nomor 0813-2825-9134 untuk masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau memastikan pengantaran," tambahnya.

Program 'BPKB Batik' telah berjalan lebih dari dua bulan, dan setiap hari kerja petugas dari Satlantas Polres Pekalongan Kota aktif mengantarkan BPKB ke rumah warga yang sudah selesai prosesnya.

"Kami berharap, program ini benar-benar membantu masyarakat.

Mereka tak perlu repot mengambil BPKB ke kantor, cukup menunggu di rumah."

"Ini bagian dari pelayanan prima yang kami berikan," jelasnya.

Inovasi ini menjadi salah satu program unggulan Satlantas Polres Pekalongan Kota dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian. 

Dengan adanya layanan 'BPKB Batik', Polres Pekalongan Kota membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara yang lebih humanis, modern, dan efisien, tanpa mengurangi aspek keamanan dan ketertiban administrasi. (Dro)