Wujudkan Kota Inklusif, Pemkot Pekalongan Dorong Kolaborasi Tuntaskan Masalah Anak Tidak Sekolah

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Dalam upaya mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan di bidang pendidikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menuntaskan permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Komitmen tersebut ditegaskan melalui, kegiatan Evaluasi Kebijakan Berbasis Partisipasi Publik yang berfokus pada penanganan ATS dan penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Selasa (28/10/2025), di Ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan Balgis Diab menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah nyata dalam memperkuat sinergi antar instansi dan masyarakat.

"Alhamdulillah, hari ini kita melakukan evaluasi bersama terkait program penanganan anak tidak sekolah melalui Program TUNTAS."

"Harapan kami, upaya ini dapat benar-benar menuntaskan permasalahan ATS di Kota Pekalongan, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," ungkap Balgis saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, penanganan anak tidak sekolah harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.

Ia optimistis bahwa sinergi lintas sektor, termasuk dengan dukungan mitra internasional seperti perwakilan dari Jepang yang turut hadir, akan memperkuat efektivitas program TUNTAS.

"Target kami, di tahun 2026 nanti jumlah anak tidak sekolah dapat turun secara signifikan."

"Ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal, tetapi harus kolaboratif dan berkelanjutan," tegasnya.

Balgis juga menyoroti peran strategis Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak yang sempat terhenti pendidikannya.

Melalui SKB, mereka diberi kesempatan untuk kembali belajar tanpa batasan usia maupun latar belakang.

"SKB menjadi wadah yang sangat penting. Anak-anak yang dulunya berhenti sekolah kini bisa melanjutkan pendidikan dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak kaku."

"Banyak dari mereka sebenarnya ingin sekolah, tapi tidak tahu bagaimana memulainya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, mengungkapkan bahwa tantangan utama pendidikan di Kota Pekalongan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah masyarakat.

"Saat ini rata-rata lama sekolah baru 9,34 tahun atau setara kelas 3 SMP. Harapannya bisa meningkat menjadi 12,89 tahun, setara lulusan SMA."