DPRD Kota Semarang Dukung Usulan UMK 2026 Rp4,1 Juta: Ideal Buat Metropolitan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mengungkapkan dukungannya terhadap usulan para buruh yang meminta Upah Minimum Kota (UMK) Semarang 2026 sebesar Rp4,1 juta.

Baca juga: Buruh Usul UMK 2026 Kota Semarang Naik Jadi Rp 4,1 Juta, Begini Kata Kadarlusman

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman menilai angka tersebut masih tergolong ideal untuk ukuran kota metropolitan seperti Semarang yang juga berstatus ibu kota provinsi Jawa Tengah.

"Saya kira kalau Kota Semarang sebagai kota metropolitan ya harusnya bisa merealisasikan itu walaupun kurang-kurang sedikit, lebih-lebih sedikit," kata Pilus, sapaannya, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, DPRD mendukung aspirasi yang disampaikan para buruh dan berharap pemerintah kota dapat merealisasikan permintaan tersebut.

"Artinya keinginan dari para buruh, kami DPRD mendukung dan juga ikut berdoa supaya apa yang diinginkan kawan-kawan aliansi buruh itu bisa direalisasikan Wali Kota Semarang atau Kepala Daerah," ujarnya.

Aksi Topo Pepe yang dilakukan sejumlah buruh di depan Balaikota, lanjut Pilus, merupakan upaya untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka agar bisa bertemu dengan Wali Kota Semarang.

"Makanya dilakukanlah aksi Topo Pepe yang dilakukan dari kemarin ya. Baru hari ini pas kami mau masuk kantor Wali Kota, tahu ada kegiatan aksi, kami sambangi. Kami ajak dialog di lapangan, kemudian kita ajak masuk ke ruangan. Dan disampaikan di situ keinginannya untuk bertemu Wali Kota. Ya, mudah-mudahan hasilnya baik," jelasnya.

Ia menambahkan, DPRD akan mendorong agar aspirasi buruh mendapat perhatian serius dari pemerintah kota.

"Kami ingin para pekerja di Semarang bisa berbicara tentang kehidupan yang layak. Kalau gajinya masih segitu-segitu saja, ya kasihan mereka," imbuhnya.

Usulkan ke Pusat

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang, Sutrisno menyebut pihaknya bersama Dewan Pengupahan Kota masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Kota (UMK) maupun Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK).

Ia menyebutkan, proses pembahasan UMK 2025 tetap berjalan sambil menunggu arahan dari pemerintah pusat agar tidak melampaui kewenangan yang telah diatur dalam regulasi.

"Kami di Dinas Tenaga Kerja dan Dewan Pengupahan yang berpedoman pada putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 Perihal Dewan Pengupahan dan pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa upah minimal sektoral kini diadakan kembali," kata Sutrisno, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang telah menugaskan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk melakukan kajian terkait kondisi riil di lapangan.

Hasil kajian tersebut, kata dia, menunjukkan sebagian sektor industri di Kota Semarang siap terhadap wacana penyesuaian upah, namun sebagian lainnya masih belum mampu menyesuaikan karena kondisi ekonomi yang dinilai belum stabil.

"Dari kajian Brida itu kami juga sudah turun ke lapangan. Sebagian siap, sebagian tidak. Sebagian yang tidak, itu karena kondisi ekonomi di lapangan dan kegiatan-kegiatan itu sudah diarahkan yang lain," klaimnya.

Baca juga: Aksi Topo Pepe Buruh di Balaikota Semarang: Desak Wali Kota Tetapkan UMK 2026 Penuhi KHL

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan UMK hingga 4,1 persen, Sutrisno menyebutkan aspirasi telah disampaikan ke tingkat pusat.

Ia menyebut, pemerintah daerah tidak dapat menetapkan besaran kenaikan sebelum ada formula dan ketentuan resmi dari pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

"Pemerintah daerah itu menunggu, karena kalau kita melampaui juga kita bisa kena sanksi karena tidak boleh melampaui kewenangan di situ," ujarnya. (idy)