Hampir Pensiun Belum Tersentuh PPPK, Kisah Guru Madrasah Purbalingga dengan Gaji Rp400 Ribu Sebulan

Saat ini pihaknya mencatat, ada sebanyak 2.461 guru madrasah swasta di Purbalingga yang masuk dalam beberapa kategori.

Namun sebagian besar belum menerima tunjangan apapun karena belum mendapatkan sertifikasi atau inpassing, dengan rata-rata penghasilan dibawah Rp3 juta per bulan. 

Bahkan, menurutnya masih banyak guru MI yang hanya menerima honor Rp400 ribu, Rp600 hingga Rp1 juta di tingkat MTs. 

"Ini tentu sangat memprihatikan. Sehingga kami berharap agar ini dicarikan solusi bersama, karena pengabdian kami juga sudah sampai puluhan tahun. Bahkan hampir pensiun pun kami belum tersentuh PPPK ataupun ASN, tentu perasaanya luar biasa, padahal kami sama-sama mendidik anak bangsa, namun perhatiannya berbeda," ujarnya. 

Suparmo menambahkan, untuk memperjuangkan nasib para guru madrasah swasta, pihaknya berencana akan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Purbalingga pada 25 November mendatang. 

"Kami sudah dua kali menyampaikan terkait hal ini kepada Bupati, tapi belum ada kabar. Harapan kami nanti ada solusi, sekecil apapun yang penting diperhatikan," harapnya. 

Ia juga mengatakan bahwa , upaya ini dilakukan bukan karena para guru madrasah kekurangan uang, tetapi ialah terkait bagaimana eksistensi madrasah di tahun-tahun yang akan datang. 

"Rejeki memang bisa datang dari mana saja, tapi memang idealnya secara profesional guru itu harus fokus mengajar agar bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas," katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III DPRD Purbalingga, Miswanto menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan menyampaikan rekomendasi kepada Ketua DPRD untuk dibahas dalam Rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Kami akan perjuangkan agar ada alokasi anggaran bagi guru madrasah, baik dalam bentuk bantuan kesejahteraan dari APBD ataupun peningkatan akses terhadap progam PIP," ujarnya.

Baca juga: Guru Madrasah Purbalingga Tuntut Kesejahteraan di DPRD: Puluhan Tahun Mengabdi, Nasib PPPK Tak Jelas

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Purbalingga, Sarjono juga menegaskan pentingnya perhatian Pemkab terhadap madrasah. 

Ia menilai, madrasah juga memiliki peran vital dalam mencerdaskan anak-anak di Purbalingga, sehingga tidak semestinya terjadi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.

"Madrasah itu lembaga yang mendidik anak-anak kita. Maka pemberian kesejahteraan guru, bantuan sarana sekolah, hingga bantuan kepada siswa harus merata. Kami ingin APBD 2026 dan seterusnya dapat menunjukkan keberpihakan kepada guru swasta yang masih sangat membutuhkan," tutupnya. (*)