Alasan 4 Siswa Pelaku dan Provokator Perundungan SMPN 1 Blora Pindah Sekolah Demi Pemulihan Trauma

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Nasib pelaku dan provokator kasus perundungan di SMP Negeri 1 Blora, bakal dipindah ke sekolah lain.

Hal itu sesuai dengan permintaan dari pihak korban. Sebab, jika pelaku dan provokator masih bersekolah di SMP Negeri 1 Blora, dikhawatirkan korban sulit untuk pemulihan dari kondisi trauma.

Baca juga: Mengukur Keberhasilan Program Anti-Perundungan di Sekolah

Kepala SMP Negeri 1 Blora, Ainur Rofiq, mengatakan ada empat siswa yang diminta dipindah, terdiri dari pelaku dan provokator.

Dari pihak orang tua siswa pelaku dan provokator siap untuk memindahkan anaknya ke sekolah yang lain.

Sampai hari ini, baru satu siswa yang positif pindah sekolah. 

"Untuk tahap penyelesaiannya, sampai hari ini sudah ada satu anak yang sudah positif pindah di sekolah lain dan sudah proses administrasi."

"Yang tiga anak ini masih ingin menentukan alternatif, karena ada beberapa pilihan sekolah yang mereka masih memilih (sekolah) mana itu masih bingung, tapi intinya orang tua siap untuk memindahkan," jelasnya, saat rapat koordinasi bersama di Kantor DPRD Blora, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, Slamet Pamuji, meminta semua pihak agar dalam penyelesaian kasus perundungan di SMP Negeri 1 Blora untuk dicarikan solusi terbaik.

"Kalau solusi ideal tidak merugikan siapapun pasti tidak bisa. Tapi idealnya hak-hak dari para yang terlibat ini juga terlindungi."

"Satu dari pihak korban ini juga terlindungi. Kemudian para pelaku juga punya hak sekolah, karena dia anak sekolah masih punya hak sekolah. Artinya tidak boleh anak dikeluarkan dari sekolah kemudian tidak sekolah. Itu jelas tidak boleh," jelasnya.

Selain itu, menurut Slamet, terkait pelaku dan provokator yang hendak dipindah ke sekolah lain, juga untuk diperhatikan.

Hal itu lantaran, pihaknya sudah mendengar ada gejolak dari sekolah-sekolah lain, jika pelaku dan provokator pindah di sekolah yang baru.

"Ini indikasinya ketika di sekolah tertentu ini juga sudah mulai ada gejolak. Dari pihak komite sekolah menolak, dari guru-guru menolak, dari orang tua wali murid juga menolak."

"Dengan alasan juga hak-hak anak-anak mereka itu jangan sampai terdampak. Dalam tanda kutip ada anak nakal, yang dikhawatirkan orangtuanya anak-anak mereka ketularan, seperti itu. Ini juga harus diperhatikan. Sehingga ini memang penyesuaian yang tidak mudah," jelasnya.

Kendati demikian, pihaknya percaya dengan Dinas Pendidikan bakal ada solusi terbaik terkait hal tersebut.

Baca juga: Usai Bullying di SMP Negeri 1 Blora, Bupati Arief Akan Kumpulkan Kepsek Tekan Kasus Perundungan