Membangun SDM dan Literasi Digital: Arah Baru Jawa Tengah

Oleh: M Nur Huda, Wakil Ketua PW GP Ansor Jawa Tengah Bid. Informasi dan Teknologi Digital

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menunjukkan arah yang cukup menjanjikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Salah satu titik terang adalah upaya serius dalam memperluas akses infrastruktur internet dan literasi digital. Sebagai contoh konkret, program untuk menuntaskan desa blank-spot internet digencarkan agar anak muda di seluruh wilayah bisa mengakses dunia digital dan mengembangkan kreativitasnya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah mencatat terdapat 866 titik desa blankspot yang tengah difasilitasi. Sepanjang 2025, Pemprov telah memfasilitasi jaringan internet gratis di 327 desa, terdiri dari 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir. Sejumlah 505 desa blank-spot masih akan diintervensi mulai tahun 2025 hingga 2029, karena sebelumnya pada 2022 tercatat ada 997 titik blank-spot. Sebagian lainnya diintervensi oleh pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menargetkan, seluruh wilayah blankspot di Jawa Tengah dapat terhubung internet pada 2029. Konektivitas ini penting karena pembangunan daerah tidak bisa hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi harus bertumpu pada kekuatan manusianya. 

Nampaknya, kini arah kebijakan Pemprov Jawa Tengah telah menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan percepatan literasi digital. Adanya penguatan infrastruktur jaringan, maka akses internet yang merata akan membuka peluang bagi masyarakat desa untuk terlibat dalam ekonomi digital, layanan publik berbasis digital, dan literasi yang lebih luas.

Langkah ini terasa relevan di tengah perubahan zaman yang makin cepat. Dunia kerja, pendidikan, hingga layanan publik kini serba digital. Tantangannya bukan lagi sekadar memiliki koneksi internet, tapi bagaimana masyarakat mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) pada 2025 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) belum lama ini, Jawa Tengah masuk dalam 5 provinsi dengan skor IMDI dalam kategori "cukup" atau 51,19 poin, satu tingkat lebih tinggi dari DI Yogyakarta dengan 51,13 poin. Sedangkan di atasnya terdapat DKI Jakarta: 56,97 poin, Kepulauan Bangka Belitung: 52,15 poin, dan Jawa Barat: 52,05 poin. Belum ada wilayah di Indonesia yang meraih indeks masyarakat digital "sangat tinggi" atau skor di atas 57,76 poin.

Indeks ini sebagai acuan untuk mengukur kompetensi dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Skor IMDI disusun berdasarkan empat pilar utama, antara lain infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan, keterampilan digital serta pekerjaan.

Pada 2025, skor IMDI nasional mencapai 44,53 poin dari skala 100 poin. Capaian ini naik 1,19 poin dari 2024 yang sebesar 43,34 poin. Kenaikan skor ini ditopang pilar infrastruktur dan ekosistem yaitu sebesar 53,06 poin, naik 0,36 poin. Kemudian pilar pemberdayaan 34,32 poin atau naik 8,66 poin serta pilar pekerjaan 42,91 poin atau tumbuh 4,82 poin.

Namun, pilar literasi digital justru turun menjadi 49,28 poin atau terkoreksi 8,97 poin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kondisi infrastruktur dan ekosistem pembelajaran digital sudah cukup memadai secara umum, namun pemanfaatan oleh masyarakat masih belum optimal.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu bergerak dengan dua strategi besar. Pertama, memperkuat kapasitas SDM digital melalui pendidikan vokasi, pelatihan tenaga kerja, dan peningkatan kompetensi aparatur sipil negara. Program retret ASN yang diinisiasi Gubernur Ahmad Luthfi, misalnya, bukan sekadar pembinaan birokrasi, tetapi juga upaya membangun budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Kedua, memperluas literasi digital di seluruh lapisan. Masyarakat desa diajak mengenal dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal produktif semisal promosi UMKM, promosi pariwisata, pelayanan publik, hingga belajar daring. Maka, upaya penghapusan desa blank-spot agar tak ada wilayah yang tertinggal dari akses informasi perlu didukung.

Dalam aspek layanan publik, Pemprov Jateng melalui Diskominfo Provinsi Jawa Tengah nampaknya juga telah berupaya menggapainya. Adanya aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN), platform super apps yang mengintegrasikan berbagai layanan publik, masyarakat dapat mengakses informasi, menyampaikan aduan, dan memanfaatkan layanan digital pemerintah dalam satu aplikasi.

Kemudian khusus bagi generasi muda, pada April 2025 lalu Pemprov meluncurkan program Kartu Zilenial sebagai bentuk dukungan bagi kreativitas digital anak muda. Kartu Zilenial memberikan akses internet dan fasilitas untuk generasi Z agar bisa mengeksplor potensi digital dan kreativitas. Ini penting karena literasi digital yang baik akan sangat menentukan kemampuan generasi muda dalam menghadapi ekonomi kreatif, pekerjaan berbasis teknologi, dan perubahan global.

Sebab, bonus demografi hanya akan menjadi kekuatan jika generasi mudanya mampu menjadi pelaku, bukan sekadar penonton dalam dunia digital.

Tentu, masih ada pekerjaan rumah. Literasi digital tidak cukup hanya dengan akses internet. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, etika bermedia, dan keterampilan digital yang relevan dengan dunia kerja. Infrastruktur dan platform penting, tetapi masyarakat desa perlu instruktur lokal atau pendamping yang memahami konteks local dari aspek bahasa, kultur, kebiasaan. Tanpa ini, literasi digital bisa tersendat atau hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil warga.

Selain itu, program literasi digital akan makin bermakna bila langsung terkait dengan peluang ekonomi misalnya pelatihan pemasaran online bagi UMKM desa, aplikasi pertanian cerdas, pengembangan jasa berbasis digital di desa. Karena jika literasi hanya “akses dan klik”, manfaat produktifnya dapat terbatas.

Termasuk juga penting adanya monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh literasi digital sudah “menyebar” dan “terpakai” secara produktif? Data-pengukuran semisal berapa banyak warga yang telah menggunakan platform digital untuk usaha, pelayanan, atau informasi publik akan sangat membantu mengukur keberhasilan dan mengarahkan perbaikan program.

Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini sudah menunjukkan hal positif, yakni transformasi SDM Jawa Tengah telah bergerak seiring dengan transformasi digital. Jika konsistensi ini terjaga, bukan tidak mungkin Jawa Tengah akan menjadi salah satu provinsi paling siap menghadapi masa depan, daerah yang maju, cerdas, dan berdaya saing global, dengan manusia sebagai pusat kemajuannya.(*)