Revitalisasi Sekolah di Blora Memakai Sistem Pola Swakelola, Adakah Potensi Penyimpangan?

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Sebanyak 58 satuan pendidikan di Blora mulai dari TK hingga SMP mendapatkan kucuran dana revitalisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, sebesar Rp 38 miliar.

Pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan itu dikerjakan secara swakelola. Di mana pihak Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) membuat Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP).

Kabid Sarpras Disdik Kabupaten Blora, Sandy Tresna Hadi, menjelaskan pengerjaan rehab dan pembangunan gedung dilakukan secara swakelola.

"Pengerjaannya swakelola, Kepala Sekolah selaku penanggungjawab membentuk P2SP yang terdiri dari Ketua (masyarakat yang mempunyai kapasitas di konstruksi), Bendahara (guru), Sekretaris (komite), Pelaksana (masyarakat), dan Tim Teknis Perencana dan Pengawas," jelasnya.

Baca juga: Alarm Dini Program Cek Kesehatan Gratis Bantu Warga Blora Kenali Penyakitnya Lebih Cepat

• Tinggal Satu Atap Bersama Dosen Untag Semarang yang Tewas di Hotel, AKBP Basuki Ditahan 20 Hari

Lalu bagaimana  praktik pelaksanaan program revitalisasi di lapangan dengan pola swakelola?

SD Negeri 1 Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, menjadi salah satu dari puluhan sekolah, yang menerima kucuran dana revitalisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Kepala SDN 1 Sarimulyo, Siti Kumaidah, menjelaskan dana bantuan revitalisasi yang diterima SDN 1 Sarimulyo sebesar Rp 870.503.247.

"Biaya konstruksi itu Rp Rp813.850.291, biaya mebeler untuk UKS Rp Rp7.788.750, kemudian ada biaya manajemen yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengelolaan sejumlah Rp 48.864. 206."

"Sehingga totalnya menjadi Rp 870.503.247," jelasnya, saat ditemui di kantornya, Rabu (19/11/2025).

Bantuan dana revitalisasi itu digunakan untuk lima kegiatan. Di antaranya untuk rehab enam ruang kelas, rehab toilet, rehab ruang perpustakaan, rehab ruang tata usaha (kantor guru), dan pembangunan ruang UKS baru.

Siti Kumaidah, menjelaskan pola swakelola yang dilakukan dalam program revitalisasi. Mulai dari pembentukan P2SP, hingga proses pengerjaannya.

"Ini kita swakelola, bukan diborongke. Jadi seminggu sekali kita bayari tukang," ujarnya.

Adapun untuk pembentukan P2SP, disesuaikan dengan kriteria yang telah diatur dalam petunjuk teknis yang telah ditentukan.

Susunan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) di SD Negeri 1 Sarimulyo, di antaranya Penanggung Jawab, Siti Kumaidah.

Ketua P2SP, Dwi Agung Dewantoro Putro (masyarakat berlatarbelakang konstruksi), Sekretaris, Wartono (komite sekolah), Bendahara, Letterina Andan Dewi (ASN atau guru), Kepala Pelaksana, Eko Juli Prasetya (masyarakat berpengalaman di bidang pengelolaan konstruksi bangunan), Keamanan, Suroto (komite).