Revitalisasi Sekolah di Blora Memakai Sistem Pola Swakelola, Adakah Potensi Penyimpangan?

Eko Juli mengatakan sebelum-sebelumnya juga ikut Dwi Agung, untuk mengerjakan proyek yang dipegang Dwi Agung.

"Kalau saya warga Kunden," ujarnya.

Kabid Sarpras Disdik Kabupaten Blora, Sandy Tresna Hadi, mengatakan untuk pelaksana harus masuk dalam susunan kepanitiaan.

"(Pelaksana proyek harus masuk dalam kepanitiaan?) betul. (Jika pelaksana proyek tidak masuk kepanitiaan bagaimana?) ya artinya sudah ada penyimpangan berarti," jelasnya.

Lebih lanjut, Sandy menjelaskan tugas-tugas struktur kepanitiaan dalam pola swakelola, yang saat ini diterapkan pada program revitalisasi.

"Artinya pelaksana kan di panitia, ada ketua panitia. Terus ada kepala pelaksana, kepala pelaksana itu seperti kalau di pekerjaan pemborongan itu seperti mandor lah. Ibaratnya gitu. Dia mengatur tukang kan."

"Tapi kan kalau mandor dapat upah. Tapi kalau pelaksana panitia itu kan nggak dapat upah, nggak dapat honor. Tetapi dia tetap tugasnya adalah mengendalikan tukang kan gitu," terangnya.

Sandy, menegaskan bahwa nama-nama yang sudah tertulis dalam susunan kepanitiaan, di lapangan tidak boleh untuk diwakilkan.

"Ya, mestinya tidak boleh (tidak boleh diwakilkan meskipun yang mewakilkan ada dalam susunan kepanitiaan). Itu ada penyimpangan berarti."

"Kalau dia memang mewakili artinya dia di lapangan ya mestinya dia masuk di SK kan. Harusnya dia dilegalisasi saja masuk ke SK. Harusnya kan ada pembentukan panitia lagi kan begitu," jelasnya.

Untuk menghindari adanya penyimpangan, Sandy mengeklaim sudah meminta kepala sekolah untuk memasang susunan kepanitiaan di area sekolah.

"Kalau susunan panitia itu kemarin sudah saya minta sekolah itu untuk dipublikasi. Maksudnya kan ada semacam sekretariat atau papan informasi. Nah, struktur panitia ditempel saja di situ. Saya sudah minta seperti itu kepala sekolah sebenarnya," paparnya.(Iqs)