Lagi, Warga Kendal Protes Tak Dapat Bansos, Langsung Kicep Usai Terungkap Fakta Ini

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Polemik pemberian bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kendal belum berakhir. 

Sebelumnya warga protes akibat batal menerima bansos karena rekening terindikasi judi online.

Kini, ada lagi warga yang mengadu ke Dinas Sosial (Dinsos) beberapa waktu lalu.

Baca juga: BPS: Ekonomi Kendal Merangsek Naik, Pengangguran Perlahan Turun 

• Wabah Chikungunya Serang Warga Sugiharjo Pati, Ciri Awal Nyeri Sendi Tak Bisa Gerak

• Operasi Pencarian Korban Longsor Pandanarum Banjarnegara Diperpanjang 3 Hari

Aduan dilayangkan karena warga tersebut tidak mendapat bantuan sosial, meskipun tidak terindikasi judi online. 

Hal ini dinilai warga sebagai bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Memang ada lagi yang mengadu karena sekarang sudah tidak terima bantuan lagi," kata Kepala Dinsos Kabupaten Kendal, Muntoha, Minggu (23/11/2025).

Diterangkannya, aduan itu tak hanya disampaikan 1 orang. Namun ada banyak orang yang mengadu dengan keluhan yang sama.

"Tidak hanya 1, tapi ada masih banyak yang ngadu seperti itu," ujarnya.

Setelah dilakukan pengecekan, Muntoha menerangkan jika status warga tersebut telah terdaftar di Desil 6. 

Kategori ini masuk sebagai golongan menengah ke atas, yang tidak menjadi prioritas untuk menerima bantuan sosial reguler, seperti PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Ngakunya miskin dan tidak dapat bantuan sosial, tapi setelah dicek ternyata sudah masuk di Desil 6."

"Nah Desil 6 itu kategorinya sudah mampu," ungkapnya.

Muntoha kemudian menyarankan agar warga tersebut melakukan perbaikan data ke pemerintah desa setempat, jika masih bersikukuh ingin menerima bansos.

Setelah itu, pemerintah desa akan menerbitkan SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah untuk menyatakan kebenaran data usulan bansos di wilayahnya. 

Lanjut Muntoha, dokumen ini menegaskan bahwa data yang diajukan sudah diverifikasi.

Di posisi ini, Kepala Desa atau Lurah bertanggung jawab penuh atas kebenarannya secara hukum. 

"Kalau mau merubah silakan bisa lapor ke desa."

"Nanti desa akan menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes)."

"Itu pun kalau desa mau, karena ini nanti pertanggungjawabannya secara hukum," jelasnya.

Baca juga: Bantuan Beras dan Minyak Mulai Disalurkan di Banyutowo Kendal 

• BREAKING NEWS, Santri Ponpes Tewas Tenggelam di Sungai Wulung Blora

• Antusiasme Tinggi, Bupati Wonosobo Ingin Festival Kuliner Legend Dikembangkan Lebih Besar

Warga yang mengadu pun seketika kicep seusai mendengarkan penjelasan dari Dinsos. 

Muntoha menilai, kegagalan warga mendapat bansos bisa diakibatkan adanya pembaharuan graduasi data penerima bantuan.

Langkah ini dilakukan untuk menciptakan iklim bantuan yang tepat sasaran. 

"Untuk yang protes itu belum tahu masuk desil mana awalnya dan setelah dijelaskan langsung kicep, mungkin sudah sadar diri,"

"Karena data ini juga yang menentukan dari pemerintah langsung." paparnya.

Muntoha mengatakan, kriteria penerima bantuan sosial ialah kategori Desil 1-5.

Sedangkan Desil 6-10 dikategorikan sebagai golongan mampu yang tidak menjadi penerima bantuan.

"Desil 1 itu kategori miskin ekstrem, Desil 2 kategori miskin, Desil 3 kategori rentan, dan Desil 4-5 itu kategori kurang sejahtera," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi juga meminta warga yang telah mampu secara ekonomi agar mengundurkan diri dari penerima bantuan sosial.

Dia mengatakan, bantuan sosial ditujukan untuk membantu meningkatkan taraf hidup, sehingga harus disalurkan tepat sasaran.

"Kalau sudah mampu bisa langsung mengusulkan pengunduran diri."

"Kami sebentar lagi akan konsentrasi yang ini juga supaya lebih tepat sasaran," tandasnya. (*)