Kemenham Jateng Dorong Sinergi Daerah Sukseskan Aksi HAM B12 2025: Menuju RANHAM Generasi Ke-6

Selain itu, dijelaskan pula bahwa penilaian Aksi HAM kini menggunakan aplikasi SAPAHAM, sedangkan pelaporan Bisnis dan HAM dilakukan melalui aplikasi PRISMA, sesuai Perpres No. 60 Tahun 2023.

Sementara itu, Kesnia dari Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah memaparkan bahwa masa pelaporan B12 dijadwalkan pada 28 November hingga 5 Desember 2025. 

Ia juga menyoroti beberapa kendala yang kerap muncul di daerah, seperti rotasi pegawai, koordinasi focal point yang belum optimal, dan keterbatasan anggaran.

“Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian luar biasa pada Aksi HAM B08 dengan nilai sempurna (100) di enam aksi, dan rata-rata kabupaten/kota berada di kategori tinggi,” jelasnya.

Selanjutnya, Bapak Sukma dari Direktorat yang sama menambahkan bahwa Jawa Tengah termasuk lima besar provinsi dengan capaian terbaik bersama Jatim, Sumsel, Bali, dan Jakarta, serta menekankan pentingnya konsistensi jelang pelaporan B12.

Baca juga: Kemenham Jateng Gelar Rapat Penilaian Kepatuhan HAM dan Bimtek Aplikasi PRISMA di DIY

Diskusi dan Penegasan Komitmen

Sesi tanya jawab berlangsung aktif, membahas aspek legalitas surat keterangan, dasar hukum pelaksanaan, dan mekanisme anggaran aksi HAM.

Para narasumber menegaskan bahwa penggunaan surat keterangan hanya bersifat alternatif jika tidak tersedia anggaran, dengan tetap melampirkan bukti otentik seperti RKA/DPA.

Rapat diakhiri dengan penegasan kembali oleh Kabid PDK HAM Kanwil Jateng, Septian Asriwanto, yang mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk fokus menyelesaikan pelaporan B12 secara lengkap dan tepat waktu, serta memperkuat koordinasi bersama Kanwil HAM Jawa Tengah.

“Kami berharap nilai pelaporan B12 bisa sempurna (100), menjadi capaian bersama, dan menjadi pijakan kuat menuju pelaksanaan RANHAM Generasi ke-6 tahun 2026,” tegasnya. (Laili S/***)