Ahmad Luthfi: Bantuan Perbaikan Rumah di Jateng Tembus 150.000 Rumah

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 150.00 rumah. Untuk di Jawa Tengah sendiri masih ada rumah yang tidak layak huni yang perlu diperbaiki.

“Untuk Jawa Tengah 2025 ini sudah 150.000 (rumah) terbangun. Sisanya masih banyak. Nanti anggaran itu kan pakai anggaran APBD. Anggaran APBD juga ya, Baznas ya, CSR yang lewat Djarum lewat apa itu juga ada. Tetapi kabupaten kota juga menganggarkan,” kata Luthfi saat berkunjung di Desa Pasuruhan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Kamis (6/11/2025).

Pada tahun ini saja, kata Luthfi, pihaknya sudah menyalurkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Kudus sebanyak 254 rumah.  Sebab, baginya, upaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem satu di antaranya yakni dengan menyalurkan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Untuk itu, kata Luthfi, perlu adanya sinergi dari pemerintah daerah.

“Kabupaten kota melakukan apa, provinsi melakukan apa, dari kementerian melakukan apa, jadikan satu kita royok data BPS miskin ekstrem secara bersama-sama. Setiap triwulan kami evaluasi sehingga by name by address miskin ekstrem di wilayah Jawa Tengah termonitor dengan jelas.

Upaya simultan dalam pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, kata Luthfi, memang perlu menjadi perhatian bersama. Sebab, saat ini angka kemiskinan di Jawa Tengah masih terdapat 9,48 persen atau sekitar 3 juta jiwa yang masih terbilang miskin. Angka tersebut, katanya, menurun dari sebelumnya angka kemiskinan di Jawa Tengah 9,58 persen.

“Kemudian pertumbuhan ekonomi kita dari mulai 5,28 persen sekarang 5,37 persen di atas nasional. Jadi ini semua adalah kerja-kerja kolaboratif yang dilakukan oleh kita, Kabupaten Kota dan seluruh masyarakat wilayah Jawa Tengah,” kata Luthfi.

Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar warga, kata Luthfi, merupakan hal yang prioritas. Hal itu selaras dengan istilah kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Lebih dari itu terdapat kebutuhan lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Maka bagaimana menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk menciptakan masyarakat sejahtera adalah bagaimana mereduksi angka kemiskinan. Parameternya kemiskinan itu apa sih, satu, dia harus terpenuhi terkait dengan rumah dan layak huni. Kalau rumahnya sudah bagus, maka pendidikannya harus bagus,” katanya. (*)