"Kalau Enggak Naik, Saya Ikut Demo ke Kementerian!", Janji Agustina Kawal Kenaikan UMK Semarang 2026

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut Pemkot tetap memperjuangkan kenaikan UMR dan UMSK, tetapi keputusan akhir berada di pemerintah pusat dan Dewan Pengupahan.

Ia juga menekankan perlunya koordinasi dengan berbagai pihak dan jaringan buruh.

"Kalau hanya melalui pemerintah kota saja, saya kira kurang greget ya. Harus seluruh lini, jaringan mereka di seluruh lini harus dikomunikasi untuk kita berjuang menaikkan UMR dan UMSK di Kota Semarang," katanya.

Terkait angka yang diminta buruh, yakni hingga Rp4,1 juta, Wali Kota menyatakan Pemkot akan menunggu hasil pembahasan di pusat dan Dewan Pengupahan.

"Kalau diminta soal rupiah, saya kira kita harus lihat dulu ya. Dari pemerintah pusat nanti seperti apa, kemudian nanti di dewan pengupahan seperti apa? Kalau kita mematok, kemudian ternyata terlalu kecil kan ya lucu juga," kata Agustina.

Lebih lanjut, Wali Kota menyebut pertumbuhan ekonomi cukup tinggi.

Baca juga: Serikat Buruh di Jepara Kompak Dorong UMSK 2026, Sempat Ditolak Kalangan Pengusaha

"Di luar itu kita juga harus berpikir mengenai situasi investasi di Kota Semarang," ujarnya.

Ia juga meminta transparansi informasi oleh para pengusaha agar perusahaan dapat menyesuaikan anggaran dan perencanaan keuangannya sebelum keputusan ditetapkan.

"Dalam pandangan kita sebenarnya yang penting bagi para investor adalah transparansi informasi. Dan itu harus disampaikan jauh-jauh sebelumnya. Kenapa? Karena kan sama dengan pemerintah kota itu mereka memiliki  semacam rancangan anggaran belanja, pendapatan dan belanja," imbuhnya. (idy)