Unggul Nilai Perlu Ada Rasionalisasi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang

Hakikatnya, kalau pejabat ingin responsif maka punya media sosial. Ini nampaknya yang belum dimiliki oleh beberapa pejabat. Kalau pun punya yang pegang admin, ini perlu menjadi perhatian.

Tunjangan tinggi itu perlu diturunkan tidak?

Kalau saya istilahnya bukan diturunkan, tetapi dirasionalisasikan. Misalkan di Kota Tegal, standar kontrak rumah per tahunnya Rp 25 juta sudah cukup bagus, tetapi kalau tunjangan per bulannya sampai Rp 49 juta ya tidak rasional.

Jadi dirasionalkan saja. Jangan sampai ini kemudian menjadi suatu hal yang eksklusif dan privilege, maka tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Apa solusi dari Bapak atas gejolak yang terjadi di Indonesia?

Pemerintah baik pusat maupun di daerah, meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif, harus lebih peka terhadap tuntutan masyarakat, dan harus lebih dekat. Apalagi di era sekarang semua bisa dilacak dan dilihat oleh masyarakat dengan media sosial. 

Jadi era sekarang, di mana era pejabat itu hidup dalam ruang kaca yang dilihat oleh rakyat. Ini bukan hanya sekadar penggajian saja, tetapi juga etika politik dan moral. 

Ketika kondisinya susah dan harus ada tunjangan, maka harus rasional menyesuaikan kondisi masyarakat. Artinya kalau rakyatnya susah ya tidak pantas kemudian pejabatnya hidup bermewah-mewahan. (fba)

Baca juga: Pesan Dedy Yon untuk Duta Genre Kota Tegal: Jangan Terburu-buru Menikah