Unggul Nilai Perlu Ada Rasionalisasi Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Tegal, Brebes, Slawi, Pemalang

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Besaran kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD di empat wilayah Pantura Jawa Tengah bagian barat, tak kalah menarik perhatian publik dari besarnya tunjangan anggota DPR RI. Paling tinggi untuk jabatan ketua DPRD. 

Ketua DPRD Kota Tegal sebesar Rp 49,9 juta per bulan, Ketua DPRD Kabupaten Tegal sebesar Rp 41 juta per bulan, Ketua DPRD Kabupaten Brebes sebesar Rp 34,9 juta per bulan, sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Pemalang tidak mendapatkan tunjangan karena ada rumah dinas. 

Tingginya angka tunjangan perumahan bagi anggota DPRD kabupaten/kota itu menjadi kesenjangan di tengah kondisi ekonomi masyarakat. Tunjangan melambung tinggi sedangkan angka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) masih berkisar Rp 2.2 juta- Rp 2.3 juta.

Baca juga: IPHI Kota Tegal Inisiasi Penerjemahan Al-Qur’an ke Bahasa Tegal

Maka perlu ada rasionalisasi antara tunjangan perumahan, kondisi ekonomi masyarakat, harga sewa rumah di daerah dan kinerja anggota DPRD. 

Hal itu disampaikan oleh Pengamat Politik Universitas Pancasakti (UPS) Tegal, Unggul Sugi Harto dalam wawancara khusus dengan wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahruddin Achmad di Kampus UPS Tegal, Senin (15/9/2025).

Berikut kutipan wawancaranya:

Bagaimana Bapak melihat aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir ini?

Sebagai negara yang menganut demokrasi, tentu saja demonstrasi yang merupakan wujud pernyataan sikap dan pendapat itu harus dilindungi. Adanya demonstrasi menunjukkan bahwa aspirasi itu harus tersampaikan kepada pemerintah, itu hal yang wajar.

Tetapi melihat demonstrasi kemarin, menunjukkan ada satu hal yang urgent perlu didengar dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Kemarin masyarakat secara umum, mahasiswa, beberapa kelompok buruh dan seluruhnya menunjukkan bahwa pemerintah harus serius mendengarkan aspirasi. 

Kenapa? Karena ada masalah-masalah, baik itu kesenjangan ataupun ketidakpekaan pejabat yang juga harus diantisipasi oleh pemerintah.

Kepada siapa aksi demonstrasi kemarin tertuju?

Karena kita mempunyai trias politica, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saya melihat, secara umum ketiganya menjadi tujuan demonstrasi, khususnya menuntut tentang kesenjangan, gaji, tunjangan dan sebagainya. Itu dilihat oleh masyarakat.

Kemudian kebiasaan flexing pejabat itu juga dilihat masyarakat di tengah situasi yang secara ekonomi sedang sulit. 

Hal ini berkaitan dengan etika politik ketika menjabat, maka harus peka dengan kondisi yang sedang serba sulit. Ketika pejabat mendapatkan privilege, maka tidak perlu menunjukkan itu. 

Bagaimana Bapak melihat tunjangan perumahan anggota legislatif yang menjadi pemicu demonstrasi?