DPRD Dorong Bupati Kudus Buka Selter Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Masan mendukung adanya rotasi jabatan di Lingkungan Pemkab Kudus yang sudah dilakukan beberapa hari lalu.

Dalam rangka penyegaran pemerintahan dengan suasana dan cara kerja baru untuk melahirkan inovasi program pembangunan daerah.

Dia berpesan agar kepala OPD yang dilantik segera menyesuaikan diri, agar pelayanan publik berjalan optimal.

Terutama posisi OPD yang memberikan pelayanan lebih pada masyarakat.

Misalnya, Dinas Perhubungan menangani penerangan lampu, harus kerja keras agar apa yang menjadi harapan publik terpenuhi.

"OPD strategis masih ada yang kosong, sudah disiapkan Bupati, segera lakukan selter."

"Saya harap supaya cepat diisi, biar lebih optimal dalam menjalankan tugas di OPD masing-masing," tuturnya.

Baca juga: SELAMAT, Piala Presiden Nasional U-15 2025 Dibawa Pulang ke Kudus

Sebelumnya, meski sudah dilakukan rotasi atau mutasi 12 pejabat tinggi pratama di Lingkungan Pemkab Kudus pada Selasa (30/9/2025), kini masih ada tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang masih mengalami kekosongan, dan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Meliputi, Plt Asisten III Bidang Adminstrasi Umum Setda dijabat Agung Dwi Hartono, Plt Kepala BPKSDM dijabat Tulus Tri Yatmika, Plt Kepala Dinkes dijabat dr Mustiko Wibowo, Plt Kepala Badan Kesbangpol Andrias Wahyu Adi Setiawan.

Plt Kepala Satpol PP Eko Hari Jatmiko, Plt Kepala Dinas PUPR Harry Wibowo, dan Plt Kepala Dinas Kominfo Satria Agus Himawan.

Selain itu, masih ada dua OPD yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh).

Yaitu Plh Kepala Dinas Perdagangan dijabat Kepala BPPKAD Kudus Djati Solechah dan Plh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dijabat Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus, Jadmiko Muhardi Setiyanto.

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris menyampaikan, seleksi terbuka (Selter) JPTP segera dilaksanakan pada Oktober ini untuk mengisi sejumlah kekosongan jabatan.

Supaya roda perekonomian Kabupaten Kudus bisa berjalan semestinya.

Pada pembukaan selter JPTP nanti, peserta juga harus mengikuti uji kompetensi bagi para pejabat yang telah memenuhi syarat.

Seleksi terbuka ini dimaksudkan untuk mengisi jabatan yang kosong, agar birokrasi tetap jalan dengan baik. (*)