Breaking News:

Berita Pekalongan

Jamin Perlindungan Hak Anak, Peran Fasilitator Masyarakat Dikuatkan

Memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, secara maksimal merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: moh anhar
Dok Kominfo Kota Pekalongan
Ketua TP PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya saat memberikan sambutan di pelatihan pengasuhan positif dan penyusunan mekanisme perlindungan anak di masa bagi fasilitator masyarakat di Gedung Diklat Kota Pekalongan. 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, secara maksimal merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa.

Namun, di masa pandemi Covid-19 ini justru kasus kekerasan pada perempuan dan anak masih terjadi.

Sehingga, melalui Program SAFE4C (Safe and Friendly Environment for Children) oleh Yayasan Setara didukung UNICEF, Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dan DP3AP2KB Provinsi Jateng mendorong penguatan peran fasilitator masyarakat kelurahan/desa dalam memberikan jaminan perlindungan anak.

Baca juga: Bangkit Dari Keterpurukan Ekonomi, Zaenal Alih Usaha Bikin Sale Pisang Legit, Kini Laris Manis

Baca juga: Kodam IV/Diponegoro Berangkatkan 450 Personel Batalyon Yonif 410/Alugoro ke Papua

Koordinator Program Unicef Bagian SAFE4C Yayasan Setara, Bintang menyampaikan, bahwa para fasilitator ini akan mendampingi masyarakat dalam melakukan perujukan maupun penanganan kasus pada anak.

"Kota Pekalongan menjadi salah satu dari 10 kabupaten/kota se-Jawa tengah yang menjadi sasaran dalam program SAFE4C. Program ini bertujuan untuk membangun lingkungan yang aman dan ramah bagi anak," kata Koordinator Program Unicef Bagian SAFE4C Yayasan Setara, Bintang saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (20/10/2021).

Lebih lanjut, ke depan kelurahan dapat mempunyai mekanisme atau SOP penanganan.

Sehingga, masyarakat tidak bingung harus melapor kemana.

"Kemudian mekanisme, ke depan kelurahan yang telah mempunyai fasilitator ini bisa mempunyai mekanisme atau SOP bagaiamana melakukan penanganan dan rujukan kasus. Kita tahu, bahwa kota pealongan mempunyai layanan yang hebat yakni UPKSAI dan LPPAR. Sehingga, jika ditemukan kasus dan ada meknisme di tingkat kelurahan, maka perujukannya lebih mudah," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Pekalongan Inggit Soraya mengatakan, masa pandemi mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga, seperti adanya PHK maupun pekerja dirumahkan membawa dampak secara emosional yang bisa menjadi celah terjadinya kekerasan pada anak.

Baca juga: Menkopolhukam Mahfud MD: Perguruan Tinggi Jadi Terdakwa Utama Kemelut yang Menimpa Bangsa Ini

Baca juga: Bupati Eisti Janji Tangani Trauma 13 Siswi Demak Korban Pelatih Voli Cabul

Sehingga, pihaknya mendukung adanya pelatihan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman baru agar lebih memperhatikan hak-hak anak.

"Kebanyakan kasus kekerasan yang terjadi dilakukan oleh orang-orang terdekat, seperti orang tua, kakak dan sebagainya. Harapannya, dari pelatihan ini dan sinergi dari berbagai pihak, bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan anak-anak dan memahami pola pengasuhan yang positif," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved