Salahudin Beberkan Langkah Pemkot Pekalongan Tanggulangi Kemiskinan, Target di Angka 5,86 Persen

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemkot Pekalongan menyelenggarakan rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan penanggulangan kemiskinan, Rabu (21/12/2022) di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin menyampaikan, selama ini langkah-langkah penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara terpadu oleh dinas-dinas terkait.

Seperti Dinsos P2KB, Dinperinaker, Dinkes, Bappeda, hingga DPUPR.

Menurutnya, secara konseptual langkah-langkah tersebut sudah bisa menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan, meskipun tidak secara signifikan.

Baca juga: Wujudkan Generasi Tangguh, Satuan Pendidikan Pekalongan Didorong Jadi Sekolah Siaga Kependudukan

"Rapat koordinasi evaluasi dan perencanaan penanggulangan kemiskinan ini, kami ingin mengoptimalkan upaya-upaya penanganan kemiskinan yang selama ini sudah ada."

"Dari penanganan yang mendasar, mulai pembinaan mental dan spiritual bagi warga yang saat ini dinilai sudah cukup mampu bisa memberdayakan dirinya lebih mudah," ujar Salahudin melalui Tribunjateng.com, Rabu (21/12/2022).

Salahudin mengungkapkan, perlu adanya pengembangan mekanisme dan validasi secara berkala dengan data yang akurat sehingga lebih tepat sasaran.

Kemudian, mengevaluasi sejauhmana isu kemiskinan sudah menjadi hal penting dalam perencanaan di kabupaten/kota dan seluruh OPD.

Sehingga semua bergerak bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pekalongan.

"Pemerintah juga berupaya menaikkan kesejahteraan warganya melalui program-program pelatihan kerja dan bantuan sosial."

Baca juga: Kabupaten Pekalongan Terima Penghargaan dalam Ajang PDSD Jateng 2022

"Adapun yang menjadi garis besarnya adalah komitmen."

"Komitmen semua terhadap kemiskinan."

"Dari komitmen tersebut, akan mempunyai suatu pandangan yang sama atau yang disebut sinergitas dalam berkolaborasi, berkoordinasi, dan berkonvergensi."

"Sehingga angka kemiskinan dapat ditekan semaksimal mungkin," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo menerangkan, dalam kegiatan ini targetnya adalah melakukan evaluasi atas implementasi program kemiskinan.

Baik itu yang bersumber dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, maupun Pemkot Pekalongan melalui OPD-OPD yang ada.

Adapun evaluasi tersebut meliputi evaluasi implementasi program dan ketepatan sasaran.

Dimana data-data sasaran dikeluarkan oleh Kemensos secara resmi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) termasuk evaluasi dari BPS.

Baca juga: Warga Binaan Beragama Nasrani di Rutan Pekalongan Tak Dapat Remisi Natal, Ternyata Ini Penyebabnya

"Agar program-program penanggulangan kemiskinan tidak saling tumpang tindih, antar satu OPD dengan OPD yang lain."

"Harapannya, hasil evaluasi ini bisa digunakan sebagai acuan dalam implementasi pelaksanaan program kegiatan di 2023," ungkap Cayekti kepada Tribunjateng.com, Rabu (21/12/2022).

Cayekti menyebutkan, secara jumlah data sasarannya, targetnya bisa di angka 5,86 persen pada 2026.

Sedangkan capaian sampai sekarang 7,00 untuk angka kemiskinan.

Dengan melihat itu, masih ada selisih sekira 1,11 persen atau 30 ribu orang atau sekira 7-8 ribu KK. 

"Secara data, semua kelurahan memang ada, namun untuk prosentase ada beberapa kelurahan yang terdapat kantong-kantong kemiskinannya."

"Data sudah ada, tetapi memang tidak merata untuk semua wilayah di Kota Pekalongan," tambahnya. (*)

Baca juga: Kabupaten Kudus Peringkat 1 Kategori Garda Siap Sigap Reaksi, Ini Kata Bupati Hartopo

Baca juga: Cerita Korban Kecelakaan di Krapyak Semarang, Tubuh Antonius Terjepit Seusai Terseret Dump Truk

Baca juga: Imbas Kecelakaan di Krapyak Semarang, Evakuasi Masih Berlangsung, Arus Tersendat 2,6 Kilometer

Baca juga: Awas Euforia Pengunjung Selama Libur Nataru, Ini Kewajiban Pengelola Wisata di Kabupaten Semarang