Duduk Perkara Polisi Tangkap Penambang di Desa Karanggintung Cilacap, MR Ditetapkan Jadi Tersangka

Namun oleh MR, tanah merah hasil penggalian atau perataan diperjualbelikan dengan alasan untuk membantu operasional Huntara.

"Padahal pembangunan huntara sudah ada anggarannya."

"Kegiatan yang dilakukan MR inilah yang diduga sebagai perbuatan penambangan ilegal," tambah Kombes Pol Fannky.

Baca juga: Siaga Bencana, Istri Pekerja Kilang Pertamina Cilacap Dilatih Hadapi Kedaruratan di Rumah Tangga

Terkait proses penyelidikan kasus tersebut, Kombes Pol Fannky mengungkapkan bahwa penyidik sudah berkonsultasi dengan ahli dari Dinas ESDM Jateng. 

Di dalam proses penyidikan, penyidik sudah memeriksa ahli dari Dinas ESDM Jateng terkait peristiwa tersebut. 

"Adapun sangkaan Pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara."

"Dimana berbunyi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin," tuturnya.

Dukung Pembangunan Huntara

Selanjutnya terkait pembangunan Huntara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, Kapolresta Cilacap menyebut bahwa pihaknya mendukung penuh kegiatan tersebut.

Ia juga menuturkan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan merintangi proyek pemerintah yang sedang berjalan.

Baca juga: PERINGATAN DINI BMKG, Awas Gelombang Tinggi Wilayah Perairan Cilacap, Ketinggian Bisa Capai 4 Meter

"Polresta Cilacap sepenuhnya mendukung kelancaran proyek pemerintah dan tidak ada kriminalisasi dalam hal ini," tegasnya.

Sementara itu Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol M Iqbal Alqudusy menerangkan, pihaknya telah memonitor perkembangan perkara dan mendukung penuntasan penambangan ilegal di Jawa Tengah. 

"Polda Jateng mendukung pengungkapan kasus di Cilacap tersebut dan siap mengawal agar penyidikan berjalan transparan, obyektif, dan profesional," ujarnya kepada Tribunjateng.com, Senin (6/2/2023).

Kombes Pol Iqbal mengimbau kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut agar memberikan informasi yang benar dan sesuai fakta kepada masyarakat.

"Bukan malah membuat opini seolah-olah Polri melakukan kriminalisasi program pembangunan."