ASN Kabupaten Blora Ucapkan Ikrar Netralitas Saat Pemilu 2024

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Menuju pemilihan umum 2024, para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengikrarkan sikap netral pada ajang kontestasi politik tersebut.

Hal itu dilaksanakan pada rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diselenggarakan, Rabu lalu (17/5/2023) di Same Hotel Cepu.

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, camat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan persatuan perawat nasional Indonesia (PPNI) dipastikan bersama-sama menunjukkan sikap netral tersebut.

Baca juga: Paguyuban Kepala Desa Satria Praja dan PPDI se-Kabupaten Banyumas Pastikan Netral Dalam Pilpres 2024

Ketua Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu Blora untuk pencegahan pelanggaran dari aparatur sipil negara (ASN).

Dengan harapan tak ada lagi pelanggaran ASN di Kota Sate pada periode Pemilu dan Pilkada 2024.

Sebab, sebelumnya pihaknya di Pilkada 2020 telah menerima dari seribu aduan masyarakat terkait netralitas ASN.

‘’Memang ASN diberikan hak politik untuk memilih. Namun ASN itu dibatasi oleh UU berkaitan hak politiknya. Tidak boleh memperlihatkan dukungannya secara terbuka,’’ jelas Lulus Mariyonan kepada tribunmuria.com, Kamis (18/5/2023).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Blora Arief Rohman.

Dirinya mengatakan, ASN seharusnya ikut mensukseskan pemilu 2024 sesuai dengan tugasnya.

Dalam tugas tersebut harus diketahui mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh ASN pada ajang kontestasi politik itu.

‘’Ini sudah jaman digital. Semua pergerakan mari dipantau bersama. Semoga tidak ada yang melanggar," ucap Arief Rohman.

"Para ASN harus netral dan bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing,’’ tambah Arief Rohman.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, ada beberapa poin dalam ikrar tersebut.

Baca juga: Awas Sanksi Mengintai, Bawaslu Batang Ingatkan ASN dan Honorer Harus Netral Pada Pemilu 2024

Yang pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas ASN Pemerintah Kabupaten Blora dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu nanti.

Selanjutnya, menghindari konflik kepentingan seperti melakukan dan juga tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.

‘’Yang paling rawan itu di sosial media. Mohon menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong,’’ ungkap Heru Eko Wiyono. (kim)

Caption Foto : Bawaslu Blora bersama Bupati Blora Arief Rohman dan jajaran OPD saat rapat koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang diselenggarakan, Rabu lalu (17/5/2023) di Same Hotel Cepu. (Dok. Humas Bawaslu Blora).