Rumah Retak, Sumur Mampet hingga Sakit Kulit, Potret Lingkungan Rusak yang Diprotes Siswi SMP Jambi

Dia mengatakan kata dokter berasal dari emisi yang dihasilkan PLTU atau kendaraan yang lewat.

Sementara itu, terkait soal angka 1,3 miliar yang diminta, SFA mengatakan, itu adalah rincian yang diminta perusahaan

“Pihak perusahaan datang dan meminta rincian kerugian sejak 2013 hingga 2022. Mereka minta dan kemudian pergi, setelah itu tidak ada lagi,” kata Fadiyah.

Dia menegaskan, keluarganya tidak pernah menuntut penggantian 1,3 miliar.

Dalam rincian itu ada kerugian materil dan imateril yang diderita nenek Hapsah.

Lalu, kata SFA, Hapsah bukan satu-satunya korban rumah rusak dan polusi akibat mesin-mesin pembangkit tersebut.   

Penjelasan PLN

Saat ditemui Kompas.com, Asisten Manajer Keuangan dan Umum PLN UPDK Jambi Muhammad Burhanuddin mengatakan, PLTU tidak beroperasi lagi dan sekarang jadi perusahaan palet kayu.

Selain itu pembangkit lain sudah tidak beroperasi dan tinggal PLTG 2x50 MW milik PT Eramas Persada Energi (EPE)

“Itu juga rencana akan dipindahkan,” katanya.

Dia menceritakan, PT EPE sempat menjanjikan pada warga untuk melakukan pembebasan lahan.

Namun hal itu mendahului PLN dan mereka mengingatkan bahwasanya PT Eramas bekerja di bawah PLN.

Mereka tidak boleh bergerak mendahului kerja PLN.

Selanjutnya warga bertemu PLN dan Burhanuddin mengatakan pihaknya hanya bisa mengganti kerusakan yang jaraknya 100 meter dari dinding, salah satu batasnya adalah rumah milik Era.

Namun tiba-tiba warga terkejut karena PLN membeli gudang beras yang sama sekali tidak dibahas dalam persoalan ganti rugi.